Prabowo Siapkan Keppres untuk Tuntaskan Utang Kereta Cepat Whoosh, Tanpa Sentuh APBN

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) guna menyelesaikan utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 17 Oktober 2025 | 11:15 WIB
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjawab pertanyaan wartawan saat wawancara cegat usai kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjawab pertanyaan wartawan saat wawancara cegat usai kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)

Matamata.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) guna menyelesaikan utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.

“Kita tinggal tunggu Keppres saja,” ujar Luhut seusai menghadiri acara “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

Luhut menjelaskan, Presiden Prabowo akan membentuk tim khusus untuk merumuskan strategi pembayaran utang KCIC. Ia pun telah berkoordinasi dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, dan sepakat bahwa penyelesaian utang tersebut perlu dikerjakan bersama.

Terkait skema pembayaran, Luhut menyebutkan opsi yang akan ditempuh ialah melalui restrukturisasi utang. Meski belum memastikan sumber dana yang akan digunakan, ia membuka kemungkinan pelunasan dilakukan dengan menggunakan dividen BUMN.

Namun, ia menegaskan bahwa penyelesaian utang KCIC tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” kata Luhut.

Lebih lanjut, Luhut menilai bahwa transportasi publik pada dasarnya tidak dirancang untuk meraup keuntungan, melainkan membutuhkan dukungan pemerintah.

“Tidak ada transportasi publik di dunia ini yang menguntungkan, selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu, harus subsidi yang betul-betul terukur,” ujarnya.

Sementara itu, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menuturkan bahwa proses penyelesaian utang KCIC masih berada pada tahap evaluasi internal. Hingga kini, belum ada komunikasi resmi dengan pihak mana pun, termasuk Kementerian Keuangan.

Rosan menambahkan, pengambilan keputusan di Danantara dilakukan secara sistematis dan terukur. “Kami akan duduk bersama dengan kementerian terkait untuk menentukan opsi terbaik sebelum menyampaikan hasilnya kepada publik,” katanya.

Baca Juga: Ratusan warga Kramatwatu Serang demo tolak truk ODOL melintas

Adapun Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria sebelumnya menjelaskan dua alternatif skema yang tengah dikaji. Pertama, melalui penambahan ekuitas atau suntikan modal tambahan. Kedua, dengan mengambil alih infrastruktur proyek dan menjadikannya sebagai aset negara, seperti model kepemilikan pada sektor perkeretaapian lainnya.

Sebagai catatan, nilai investasi proyek Kereta Cepat Whoosh mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun. Sekitar 75 persen pembiayaannya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kementerian Pariwisata mencatat pertumbuhan positif pada April 2026. Kunjungan wisman menembus 1,25 juta dan devisa pari...

news | 09:41 WIB

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku bangga dengan debut Mathew Baker (17 tahun) yang memecahkan rekor sebagai ...

news | 08:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun ata...

news | 07:15 WIB

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai momentum nobar Piala Dunia 2026 di TVRI bisa mendongkrak ekonomi ...

news | 06:00 WIB

Description: Komisi III DPR RI mengusulkan agar RUU Polri terbaru turut mengatur netralitas anggota aktif terhadap ormas...

news | 14:28 WIB

Ketua Fraksi Golkar DPR M. Sarmuji mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) transparan dalam penunjukan titik SPPG dan mengeva...

news | 14:24 WIB

KSP tegaskan komitmen selamatkan aset negara. Kepala KSP Dudung Abdurachman sebut Satgas PKH berhasil amankan aset & keu...

news | 14:21 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar jabatan utama nonoperasional di Polri dapat diisi oleh sipil lewat revisi UU...

news | 12:51 WIB

Menkum Supratman Andi Agtas ingatkan ASN jangan main-main dengan layanan publik usai kasus korupsi Wamen Imigrasi Silmy ...

news | 12:45 WIB

Mendag Budi Santoso resmi merevisi aturan PMSE (Permendag 31/2023). Kini, pedagang online wajib punya izin usaha, dan fi...

news | 11:29 WIB