Menkeu: Pemangkasan Transfer Daerah Bukan Pemotongan Anggaran, Justru Bertambah Secara Netto

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemangkasan dana transfer ke daerah tidak berarti pengurangan anggaran, sebab secara keseluruhan dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah justru meningkat.

Elara | MataMata.com
Kamis, 02 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) saat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Jatim, Kamis (2/10/2025). (ANTARA/Willi Irawan)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) saat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Jatim, Kamis (2/10/2025). (ANTARA/Willi Irawan)

Matamata.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemangkasan dana transfer ke daerah tidak berarti pengurangan anggaran, sebab secara keseluruhan dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk daerah justru meningkat.

"Beberapa bupati dari beberapa tempat datang ke sini. Tadinya mau ketemu saya semua. Untung saya cuma ketemu perwakilan. Kalau enggak saya dipukulin tadi," kata Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri acara di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10).

Menurutnya, pengurangan transfer dilakukan karena ditemukan ketidaksesuaian anggaran di daerah. Pemerintah pusat ingin memastikan pengelolaan anggaran lebih efektif dan akuntabel.

Meski transfer ke daerah berkurang sekitar Rp200 triliun, program untuk daerah justru naik signifikan dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun.

"Jadi ekonomi di daerah sebetulnya uangnya tidak berkurang, malah ditambah secara netto," ujarnya.

Purbaya menambahkan, pemerintah juga menyiapkan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp43 triliun. Ia membuka peluang transfer kembali ditingkatkan apabila perekonomian membaik dan penerimaan pajak meningkat.

"Kalau daerah bisa menunjukkan penyerapan yang baik dan bersih, harusnya saya bisa meyakinkan pemimpin di atas untuk menambah dengan cepat," katanya.

Ia pun mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak hanya terpaku pada besaran transfer, melainkan juga meningkatkan kapasitas dalam menyerap serta mengelola anggaran secara optimal.

"Biasa kan daerah itu ingin jalankan sendiri, jadi mereka mesti belajar juga memperbaiki cara menyerap anggaran," tegasnya. (Antara)

Baca Juga: DPR Sahkan Revisi UU BUMN, Kementerian BUMN Berubah Jadi BP BUMN

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohamed Al Mazrouei mengungkapkan keinginannya untuk mempe...

news | 11:15 WIB

Gunung Semeru di Jawa Timur kembali menunjukkan peningkatan aktivitas. Dalam periode enam jam, mulai pukul 00.00 hingga ...

news | 11:01 WIB

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pengembangan bioetanol dari aren di Kamojang menunjukkan po...

news | 10:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelusuri dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) dalam pengurusa...

news | 09:15 WIB

Pemerintah Indonesia meresmikan pembangunan pabrik percontohan bioetanol berbahan baku aren di Kamojang, Kabupaten Bandu...

news | 08:15 WIB

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau sekitar 1,7 jut...

news | 07:15 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Kabanaran yang berada di jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) kawasan Pand...

news | 06:15 WIB

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Pandu Patria Sjahrir, menyatakan optimismenya bahwa re...

news | 16:59 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Surakarta, Jawa T...

news | 15:30 WIB

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian sebagai pilar utama ketaha...

news | 14:30 WIB