China Soroti Kesediaan Kim Jong Un Bertemu Trump Tanpa Bahas Denuklirisasi

Pemerintah China menyatakan memperhatikan pernyataan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang membuka peluang bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, namun menegaskan pertemuan itu tidak akan membicarakan isu denuklirisasi.

Elara | MataMata.com
Selasa, 23 September 2025 | 16:19 WIB
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (22/9). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (22/9). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Matamata.com - Pemerintah China menyatakan memperhatikan pernyataan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang membuka peluang bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, namun menegaskan pertemuan itu tidak akan membicarakan isu denuklirisasi.

"China memperhatikan perkembangan di Semenanjung Korea. Semenanjung Korea yang damai dan stabil serta penyelesaian politik atas masalah di sana merupakan kepentingan semua pihak," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing, Senin (22/9).

Dalam pidatonya di depan sidang Majelis Rakyat Tertinggi sehari sebelumnya, Kim Jong Un menyebut siap melanjutkan dialog dengan Washington jika AS tidak menjadikan denuklirisasi sebagai syarat. Ia juga mengaku memiliki "kenangan menyenangkan" tentang Presiden Trump.

"Kami berharap pihak-pihak terkait menghadapi akar permasalahan, tetap pada tujuan penyelesaian politik, serta berupaya meredakan ketegangan dan menjaga perdamaian serta stabilitas regional," tambah Guo.

Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) mengutip Kim yang menegaskan tidak ada alasan menghindari dialog jika AS ingin hidup berdampingan secara damai dengan Korut. Namun, ia menolak anggapan bahwa Pyongyang akan menyerahkan senjata nuklirnya.

"Denuklirisasi sudah menjadi konsep masa lalu. Kami tidak akan pernah meletakkan senjata nuklir kami," tegas Kim. "Dunia tahu apa yang dilakukan AS setelah memaksa pihak lain meninggalkan program nuklirnya dan melucuti diri."

Ini menjadi pernyataan langsung pertama Kim mengenai hubungannya dengan Trump sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya pada Januari. Trump sendiri telah memberi sinyal ingin bertemu Kim tahun ini.

Sebelumnya, pada Juli 2025, Kim Yo Jong—adik Kim Jong Un—menyatakan AS harus mengakui Korut sebagai negara nuklir jika ingin melanjutkan hubungan bilateral.

Kim dan Trump tercatat sudah tiga kali bertemu pada masa jabatan pertama Trump. Namun, pertemuan itu gagal menghentikan program nuklir Korut. Sejak itu, Pyongyang menolak perundingan dengan Washington dan justru semakin mempererat hubungan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, termasuk memberikan dukungan bagi Moskow dalam perang di Ukraina. (Antara)

Baca Juga: Mikrofon Prabowo Terputus di PBB, Kemlu Jelaskan Aturan Batas Waktu

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir resmi mencabut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nom...

news | 16:15 WIB

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa terputusnya mikrofon Presiden RI Prabowo Subianto saat berpidato di ...

news | 14:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di lima bank...

news | 13:00 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto mengecam keras tindakan kekerasan terhadap warga sipil di Gaza, Palestina. Pernyataan itu i...

news | 12:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto bersama delegasi Indonesia memberikan apresiasi berupa tepuk tangan sambil berdiri (standing o...

news | 11:00 WIB

Kementerian Keuangan mencatat penyaluran anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp13 triliun hingga ...

news | 09:15 WIB

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 3,9 juta ton mencuku...

news | 08:00 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Ba...

news | 07:00 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada manipulasi dalam data pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 se...

news | 16:35 WIB

Anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding, meminta Polri untuk segera menghentikan pemberian patroli pengawalan (pa...

news | 16:30 WIB