Perumahan Sosial Diyakini Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan pembangunan perumahan sosial tidak hanya menjawab kebutuhan hunian layak, tetapi juga menjadi strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Elara | MataMata.com
Kamis, 18 September 2025 | 07:00 WIB
Ketua Satgas Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo (kedua kiri), Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah (kanan), Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin (kedua kanan) dalam pencanangan pra kerjasama dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah di Indonesia di Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA/Harianto

Ketua Satgas Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo (kedua kiri), Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah (kanan), Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin (kedua kanan) dalam pencanangan pra kerjasama dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah di Indonesia di Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA/Harianto

Matamata.com - Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan pembangunan perumahan sosial tidak hanya menjawab kebutuhan hunian layak, tetapi juga menjadi strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam pencanangan pra kerja sama Program Pembangunan 3 Juta Rumah di Jakarta, Rabu (18/9), Hashim menyebut program tersebut mampu memberikan dampak besar terhadap perekonomian melalui penciptaan jutaan unit apartemen dan rumah di pedesaan.

“Kita sudah hitung, dengan program 3 jutaan lebih apartemen dan rumah-rumah di pedesaan ini bisa mendongkrak, bisa menambah laju ekonomi nasional sampai 1, 1,5 sampai 2,5 persen per tahun. Saya kira dengan perumahan, kita bisa mencapai dan bisa melampaui target 8 persen laju ekonomi yang kita harapkan selama ini,” kata Hashim.

Hashim optimistis strategi ini mampu merealisasikan bahkan melampaui target pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen, sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Ini adalah salah satu program andalan dari program pemerintah Prabowo-Gibran, adalah perumahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan perumahan sosial juga akan meningkatkan kualitas hidup generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z, yang selama ini kesulitan memperoleh hunian layak dengan harga terjangkau.

Selain menciptakan ekosistem pembangunan berkelanjutan, Hashim menekankan pentingnya lokasi hunian strategis yang dekat dengan transportasi massal seperti MRT dan kereta api. Hal itu diyakini mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu tempuh, sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

“Maka, saya katakan tadi Indonesia bukan Indonesia gelap, Indonesia adalah Indonesia terang, dan salah satu program untuk membuat Indonesia terang adalah program perumahan sosial, dan kita mulai hari ini,” ucap Hashim.

Dalam kegiatan tersebut, PT Kereta Indonesia (Persero) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta investor asal Qatar, Al Qilaa International Group, menjalin kolaborasi untuk mewujudkan pembangunan tiga juta rumah.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan aset lahan KAI melalui konsep Transit Oriented Development (TOD).

Baca Juga: Terungkap! Film 'Jangan Panggil Mama Kafir', Bikin Michelle Ziudith Kenang Cinta Beda Agama

Pada tahap awal, sekitar 50.000 unit hunian akan dibangun di atas lahan milik PT KAI di kawasan Kampung Bandan, Kemayoran, Jakarta.

Proyek tersebut akan diwujudkan dalam bentuk hunian vertikal “smart towers” yang mengintegrasikan fasilitas modern seperti sekolah, taman bermain, ruang komunal, serta sistem hunian pintar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB