Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. ANTARA/Ali Khumaini
Matamata.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemutihan BI checking bagi masyarakat yang ingin mengakses program perumahan subsidi.
“Saya sering menerima keluhan masyarakat yang tidak bisa mengakses program perumahan subsidi karena terkendala BI checking,” kata Maruarar saat Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan Penguatan Ekosistem Perumahan di Karawang, Senin.
Ia menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut dan mendorong agar ada kebijakan pemutihan BI checking bagi masyarakat yang mengikuti program perumahan yang digagas kementeriannya.
Menurut dia, program perumahan subsidi di Karawang cukup potensial karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, atau sudah memiliki tetapi dalam kondisi tidak layak huni.
Berdasarkan laporan Pemerintah Kabupaten Karawang, masih terdapat sekitar 38 ribu keluarga yang belum memiliki rumah.
“Tapi menurut saya, jumlahnya bisa lebih dari 38 ribu keluarga. Termasuk keluarga yang menempati rumah tidak layak huni di Karawang, masih sangat banyak,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dukungannya terhadap program perumahan subsidi yang digulirkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Menurutnya, pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dari sudut pandang ekonomi, pembangunan perumahan bukan hanya soal orang membeli atau mengkredit rumah, tetapi dalam proses pembangunannya lah ekonomi ikut tumbuh,” kata Dedi.
Bupati Karawang Aep Syaepuloh juga berharap pemerintah memberikan perhatian kepada masyarakat yang terkendala BI checking agar tetap bisa mengikuti program perumahan subsidi.
“Banyak masyarakat yang mengeluh karena terkena BI checking, padahal mereka sangat ingin memiliki rumah melalui program subsidi ini,” ujarnya. (Antara)