Golkar: Reshuffle Kabinet Bentuk Respons Prabowo terhadap Aspirasi Rakyat

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah merespons aspirasi masyarakat.

Elara | MataMata.com
Kamis, 11 September 2025 | 07:00 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (kiri). (ANTARA/HO-Partai Golkar)

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (kiri). (ANTARA/HO-Partai Golkar)

Matamata.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah merespons aspirasi masyarakat.

Menurutnya, perubahan susunan menteri dilakukan demi perbaikan kinerja pemerintahan di tengah derasnya tuntutan rakyat.

"Oleh karena itu menteri-menteri muncul dari mana pun dia, apakah dari partai politik atau bukan partai politik, diorientasikan dalam rangka peningkatan kinerja ke depan sesuai dengan harapan masyarakat untuk membantu rakyat memenuhi kepentingan rakyat, masa depan rakyat yg lebih baik," ujar Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/9).

Idrus memprediksi masih akan ada tahap lanjutan reshuffle, mengingat kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) serta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) hingga kini masih kosong.

"Dengan demikian, pada tahap awal terdapat lima menteri yang dirombak, tetapi terdapat kemungkinan adanya evaluasi terus-menerus," katanya.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo telah berkomitmen bahwa kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan.

Terkait nama anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin, yang disebut-sebut masuk bursa calon Menpora usai pencopotan Dito Ariotedjo, Idrus mengakui adanya dorongan internal.

"Tergantung pada Pak Prabowo. Yang pasti misalkan Pak Mukhtarudin Sekretaris Fraksi sekarang itu adalah Golkar ada di situ sebagai Menteri P2MI, misalkan di Kemenpora orang Golkar lagi alhamdulillah," ujarnya.

Meski begitu, ia menegaskan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden dan bukan soal jatah politik, melainkan profesionalitas.

"Ya patut kami syukuri di satu sisi, tapi di sisi lain tantangan bagi Golkar untuk membuktikan bahwa Golkar memiliki kader terbaik. Tetapi bila tidak, ya ini memang tergantung pada presiden, ini bukan jatah-jatahan ya," tutur Idrus. (Antara)

Baca Juga: Menata Masa Depan Seni Cetak Grafis Indonesia

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Mensos Saifullah Yusuf mengapresiasi siswa SRMP 21 Manado yang meraih medali emas di Kejuaraan Wushu Nasional 2026. Bukt...

news | 19:08 WIB

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera menginvestigasi kasus ...

news | 19:06 WIB

Kementerian Kebudayaan menggelar lomba video kreatif 'Aku dan Budayaku' untuk Gen Z. Cek syarat, jadwal pendaftaran, dan...

news | 14:38 WIB

Ketua DPP PDIP Said Abdullah usulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) ideal 6 persen dan berlaku berjenja...

news | 14:33 WIB

Anggota DPR RI meninjau gudang Bulog Sumut dan memastikan stok beras 63.000 ton aman untuk 5 bulan ke depan guna antisip...

news | 14:06 WIB

KPK panggil kembali Staf Ahli Menhub Robby Kurniawan sebagai saksi kasus dugaan suap proyek DJKA Kemenhub setelah sempat...

news | 13:21 WIB

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan menekankan pentingnya prinsip 3M dan 5 kebijakan strategis Kemendikdasmen d...

news | 11:27 WIB

Polda Metro Jaya periksa saksi dari Ditjen Perkeretaapian dan Dinas PU terkait kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur y...

news | 10:50 WIB

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menhan Jepang Shinjiro Koizumi gelar pertemuan di Jakarta untuk penandatan...

news | 10:43 WIB

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut program BSPS 2026 yang menyasar 33.000 unit rumah menjadi kunci penurun...

news | 09:49 WIB