Golkar: Reshuffle Kabinet Bentuk Respons Prabowo terhadap Aspirasi Rakyat

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah merespons aspirasi masyarakat.

Elara | MataMata.com
Kamis, 11 September 2025 | 07:00 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (kiri). (ANTARA/HO-Partai Golkar)

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (kiri). (ANTARA/HO-Partai Golkar)

Matamata.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah merespons aspirasi masyarakat.

Menurutnya, perubahan susunan menteri dilakukan demi perbaikan kinerja pemerintahan di tengah derasnya tuntutan rakyat.

"Oleh karena itu menteri-menteri muncul dari mana pun dia, apakah dari partai politik atau bukan partai politik, diorientasikan dalam rangka peningkatan kinerja ke depan sesuai dengan harapan masyarakat untuk membantu rakyat memenuhi kepentingan rakyat, masa depan rakyat yg lebih baik," ujar Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/9).

Idrus memprediksi masih akan ada tahap lanjutan reshuffle, mengingat kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) serta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) hingga kini masih kosong.

"Dengan demikian, pada tahap awal terdapat lima menteri yang dirombak, tetapi terdapat kemungkinan adanya evaluasi terus-menerus," katanya.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo telah berkomitmen bahwa kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan.

Terkait nama anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin, yang disebut-sebut masuk bursa calon Menpora usai pencopotan Dito Ariotedjo, Idrus mengakui adanya dorongan internal.

"Tergantung pada Pak Prabowo. Yang pasti misalkan Pak Mukhtarudin Sekretaris Fraksi sekarang itu adalah Golkar ada di situ sebagai Menteri P2MI, misalkan di Kemenpora orang Golkar lagi alhamdulillah," ujarnya.

Meski begitu, ia menegaskan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden dan bukan soal jatah politik, melainkan profesionalitas.

"Ya patut kami syukuri di satu sisi, tapi di sisi lain tantangan bagi Golkar untuk membuktikan bahwa Golkar memiliki kader terbaik. Tetapi bila tidak, ya ini memang tergantung pada presiden, ini bukan jatah-jatahan ya," tutur Idrus. (Antara)

Baca Juga: Menata Masa Depan Seni Cetak Grafis Indonesia

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pemerintah China menyatakan keterkejutannya atas keputusan Pemerintah Israel yang memberikan kewenangan penuh kepada mil...

news | 17:18 WIB

Pemerintah Iran secara resmi akan menuntut kompensasi dari Uni Emirat Arab (UEA) atas kerusakan yang dipicu oleh seranga...

news | 17:09 WIB

Kakanwil Kemenag Papua Klemens Taran menyebut nilai-nilai Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 sebagai perekat kerukunan...

news | 17:03 WIB

Kepala BGN Dadan Hindayana targetkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) kualitas bintang lima dengan harga Rp10 ribu melalu...

news | 13:15 WIB

Wamenham Mugiyanto mendesak transparansi dan koordinasi Polri-TNI dalam kasus kekerasan aktivis KontraS Andrie Yunus aga...

news | 12:00 WIB

Ketua DMI Jusuf Kalla mengecam penutupan Masjid Al-Aqsa oleh Israel. Bersama Menlu 8 negara, JK mendesak pembukaan akses...

news | 10:00 WIB

Wamen ESDM Yuliot meresmikan pengaliran gas pipa Cisem 2 sepanjang 302 km. Proyek ini menjamin kepastian energi industri...

news | 09:15 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya berdiskusi dengan Raffi Ahmad dan Yovie Widianto untuk menyusun strategi internasionalisasi Ba...

news | 08:00 WIB

Mendagri Tito Karnavian tegaskan kolaborasi lintas sektor dan penghapusan biaya BPHTB/PBG bagi MBR sebagai solusi percep...

news | 07:00 WIB

Pelangi di Mars adalah film fiksi ilmiah Indonesia dengan visual memukau dan kolaborasi ratusan kreator yang menetapkan ...

news | 06:31 WIB