Kemenag Papua: Nilai Nyepi Jadi Perekat Kerukunan di Bumi Cenderawasih

Kakanwil Kemenag Papua Klemens Taran menyebut nilai-nilai Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 sebagai perekat kerukunan dan kedamaian di Bumi Cenderawasih.

Elara | MataMata.com
Kamis, 19 Maret 2026 | 17:03 WIB
Kemenag Papua: Nilai Nyepi Jadi Perekat Kerukunan di Bumi Cenderawasih

Kemenag Papua: Nilai Nyepi Jadi Perekat Kerukunan di Bumi Cenderawasih

matamata.com - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Papua menegaskan bahwa nilai-nilai Hari Raya Nyepi merupakan elemen penting dalam menjaga kerukunan dan kedamaian masyarakat di Tanah Papua.

Kepala Kanwil Kemenag Papua, Klemens Taran, menyampaikan bahwa perayaan Nyepi bukan sekadar ritual keagamaan bagi umat Hindu, melainkan momentum refleksi diri untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta.

“Nyepi bukan sekadar jeda dalam kesunyian, melainkan kesempatan untuk merenung dan memperbaiki kualitas hidup, baik secara spiritual maupun sosial,” ujar Klemens di Jayapura, Kamis (19/3/2026).

Melalui momentum ini, Klemens mengajak seluruh lapisan masyarakat di Papua untuk terus merawat kedamaian. Menurutnya, tema Nyepi Tahun Baru Saka 1948 menjadi pengingat bahwa upaya memperbaiki kualitas kehidupan harus dilakukan secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa Nyepi tidak hanya bermakna sebagai introspeksi pribadi, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam menjaga hubungan harmonis antarumat beragama.

“Kami mengajak semua pihak untuk terus hidup berdampingan. Ini menjadi momentum untuk bergerak bersama, menjaga persatuan, serta mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera,” tuturnya.

Lebih lanjut, Klemens berpesan kepada umat Hindu di Papua agar menjadikan Nyepi sebagai titik awal untuk membangun kebersamaan dan memperkuat nilai kemanusiaan.

"Dengan semangat tersebut, kami berharap nilai-nilai Nyepi terus menjadi fondasi dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis di Tanah Papua," pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra membantah jadi ketua tim polemik ijazah Gibran dan menegaskan pencabutan suket ...

news | 13:11 WIB

Rapat Paripurna DPR terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) batal digelar pada Kamis (12/11/2026) setelah Wakil Pre...

news | 12:53 WIB

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi kabar pengunduran diri Wapres Gibran sebagai dinamika politik biasa dan tegaskan...

news | 12:43 WIB

Pemerintah bersama BP Batam menjamin ketersediaan listrik, air baku via teknologi SWRO, serta kepastian regulasi untuk m...

news | 12:30 WIB

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar d...

news | 12:00 WIB