Ilustrasi negara Iran. /ANTARA/Anadolu/py.
Matamata.com - Pemerintah Iran secara resmi akan menuntut kompensasi dari Uni Emirat Arab (UEA) atas kerusakan yang dipicu oleh serangan Amerika Serikat (AS). Teheran menuding serangan tersebut diluncurkan dengan memanfaatkan wilayah kedaulatan UEA.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, melalui surat resmi yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.
Iravani menegaskan bahwa tindakan UEA yang membiarkan wilayahnya digunakan untuk agresi militer terhadap negara lain dapat dikenai langkah hukum internasional.
"Langkah tersebut mencakup tuntutan kompensasi, termasuk pembayaran atas seluruh jenis kerugian yang dialami Iran," demikian bunyi pernyataan Iravani sebagaimana dikutip dari kantor berita NourNews, Kamis (19/3/2026).
Sebelumnya, Iran telah mengeluarkan peringatan keras akan menargetkan infrastruktur energi di Qatar, Arab Saudi, dan UEA. Ancaman ini merupakan bentuk aksi balasan atas serangan yang dilakukan Israel dan AS terhadap aset-aset energi milik Iran.
Di sisi lain, pihak UEA melaporkan bahwa Iran telah menyerang fasilitas pengolahan gas Habshan dan ladang minyak Bab pada Rabu (18/3). Kementerian Luar Negeri UEA melalui platform X mengecam keras tindakan tersebut.
“Serangan ini merupakan eskalasi berbahaya dan pelanggaran hukum internasional. UEA berhak sepenuhnya mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan nasional, serta menjaga kepentingan nasional,” tulis pernyataan resmi Kemenlu UEA.
Pihak UEA menilai serangan terhadap infrastruktur vital dan fasilitas minyak tersebut sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas kawasan serta keamanan energi global.
Ketegangan ini bermula pada 28 Februari lalu, saat AS dan Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah titik di Iran, termasuk ibu kota Teheran, yang menimbulkan kerusakan infrastruktur hingga korban sipil.
Sebagai bentuk pertahanan diri, Iran merespons dengan menyerang wilayah Israel dan pangkalan militer AS di Timur Tengah. (Antara)
Baca Juga: Kemenag Papua: Nilai Nyepi Jadi Perekat Kerukunan di Bumi Cenderawasih