DPD RI Desak Pemerintah Jamin Keamanan Nakes di Tambrauw Pasca-Penyerangan

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mendesak pemerintah dan TNI-Polri jamin keamanan nakes di Tambrauw, Papua Barat Daya, usai insiden penyerangan maut.

Elara | MataMata.com
Rabu, 18 Maret 2026 | 15:45 WIB
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma saat ditemui awak media di Manokwari, Papua Barat, Rabu (18/3/2026). ANTARA/Fransiskus Salu Weking

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma saat ditemui awak media di Manokwari, Papua Barat, Rabu (18/3/2026). ANTARA/Fransiskus Salu Weking

Matamata.com - Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mendesak pemerintah untuk segera memberikan perlindungan maksimal bagi tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya.

Desakan ini mencuat menyusul insiden tragis penyerangan oleh orang tak dikenal (OTK) di Kampung Jokbu, Distrik Bamusbama, pada Senin (16/3/2026). Peristiwa yang terjadi pukul 11.37 WIT tersebut menyebabkan dua dari empat nakes gugur akibat penganiayaan senjata tajam saat sedang berkendara.

“Perlindungan keamanan menjadi kunci utama untuk menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan di daerah terpencil,” tegas Filep di Manokwari, Rabu (18/3/2026).

Filep menilai, penyerangan terhadap nakes merupakan potret permasalahan serius di wilayah konflik. Ia meminta Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat dan Komando Daerah (Kodam) XVIII/Kasuari bergerak cepat mengusut tuntas peristiwa tersebut.

Menurutnya, negara wajib memberikan jaminan keselamatan penuh, tidak hanya bagi nakes, tetapi juga tenaga pendidik di daerah rawan. Hal ini penting agar pelayanan dasar bagi masyarakat tetap berjalan tanpa bayang-bayang teror.

“Atas nama DPD RI, saya menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya dua nakes tersebut. Ini masalah serius yang harus segera ditangani aparat keamanan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Senator asal Papua Barat ini menjelaskan bahwa perlindungan bagi petugas pelayanan publik sebenarnya telah diatur dalam undang-undang, termasuk dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Namun, ia menekankan perlunya penguatan implementasi di lapangan.

Ia mendorong peningkatan sinergisitas antara pemerintah daerah, TNI-Polri, serta tokoh adat dan agama untuk mengantisipasi gangguan stabilitas keamanan.

“Kehadiran nakes dan guru di pelosok adalah untuk melayani masyarakat Papua. Maka, keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” kata Filep.

Berdasarkan laporan kronologi, empat nakes diserang mendadak oleh OTK menggunakan senjata tajam. Dua nakes berhasil meloloskan diri dan meminta pertolongan ke Pos TNI di Bamusbama, sementara dua rekan mereka tidak tertolong.

Baca Juga: Menhub Resmikan One Way Nasional dari Cikampek hingga Semarang di H-3 Lebaran

Filep menambahkan, DPD RI akan mengawal kasus ini secara formal. “Kami akan meminta keterangan dari semua pihak terkait setelah masa libur Idulfitri 2026 berakhir,” pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia optimistis implementasi program B50 per 1 Juli 2026 bisa menghentikan impor solar C48 dan ...

news | 16:40 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan 90 persen perusahaan kelapa sawit telah menaikkan harga TBS petani menyusul pengaw...

news | 16:36 WIB

Mendagri Tito Karnavian menyebut pemulihan pascabencana Sumatera berjalan positif, dengan pembangunan huntara mencapai 9...

news | 16:32 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau program Makan Bergizi Gratis di SMPN 1 Ndona, Ende, NTT. Wapres menyoroti makanan...

news | 12:24 WIB

Mendag Budi Santoso memastikan HET Minyakita tetap Rp15.700 per liter. Pemerintah kini fokus genjot distribusi ke pasar ...

news | 11:00 WIB

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno meminta Kementerian ESDM mengevaluasi pagu anggaran 2027. Anggaran EBT senilai Rp1,5 trili...

news | 10:30 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sukses mengamankan pendanaan 17 miliar dolar AS dari AIIB untuk pembangunan 2025-2029. AIIB ...

news | 09:15 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka mengajak lima mahasiswa dalam kunjungan kerja maraton ke NTT, Gorontalo, hingga Papua untu...

news | 08:15 WIB

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyentil mentalitas birokrasi yang sengaja mempersulit pelayanan publik demi melanggengkan pr...

news | 07:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi mengajukan tambahan anggaran KemenPPPA tahun 2027 sebesar Rp392 miliar ke DPR demi mengoptimal...

news | 06:00 WIB