Situasi Darurat di Sumatera: Senator RI Minta Pemerintah Segera Umumkan Bencana Nasional

Anggota DPD RI dari Sumatera Barat, Irman Gusman, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional setelah banjir bandang dan longsor menerjang wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 29 November 2025 | 09:45 WIB
Anggota DPD RI asal Sumatera Barat Irman Gusman. (ANTARA/HO-DPD)

Anggota DPD RI asal Sumatera Barat Irman Gusman. (ANTARA/HO-DPD)

Matamata.com - Anggota DPD RI dari Sumatera Barat, Irman Gusman, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional setelah banjir bandang dan longsor menerjang wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (28/11) malam, Irman menjelaskan bahwa tingkat kerusakan akibat bencana tersebut telah menghancurkan kehidupan masyarakat, merusak fasilitas publik penting, serta memutus jalur transportasi darat, laut, hingga udara.

Menurutnya, kondisi kerusakan itu jauh melebihi kemampuan penanganan pemerintah daerah dan membutuhkan campur tangan penuh dari pemerintah pusat.

Desakan tersebut disampaikan setelah rencana keberangkatannya ke Padang terpaksa dibatalkan akibat gangguan cuaca ekstrem dan infrastruktur yang rusak. Pembatalan itu, kata Irman, terjadi hanya beberapa jam sebelum jadwal penerbangan pada Jumat dini hari.

"Situasinya di Sumbar betul-betul darurat. Ini bukan lagi bencana biasa. Negara harus hadir secepat dan setegas mungkin," ujarnya.

Irman menuturkan kondisi di wilayah terdampak kini terisolasi, membuat upaya penanggulangan semakin terhambat. Ia sejatinya dijadwalkan mengunjungi sejumlah lokasi bencana seperti Batu Busuk, Kota Padang, serta titik terdampak lainnya untuk memantau penanganan korban.

"Saya ingin memastikan masyarakat ditangani, logistik tersalurkan, dan pemerintah daerah tidak bekerja sendirian menghadapi krisis sebesar ini," katanya. Ia menambahkan, tim relawan yang berada di Sumatera Barat sudah lebih dulu menyalurkan bantuan kepada warga.

Irman juga menyebut, bencana tersebut memengaruhi berbagai agenda sosial masyarakat. Acara syukuran penganugerahan gelar Pahlawan Nasional Rahmah El Yunusiah di Pondok Pesantren Diniyah Puteri Padangpanjang yang sedianya digelar Sabtu, terpaksa ditunda. Agenda lain, Minang Geopark Run 2025 di Bukittinggi yang dijadwalkan berlangsung Minggu (30/11), juga ikut dibatalkan demi keselamatan.

Menurutnya, pembatalan sejumlah acara besar ini menjadi indikator bahwa krisis tengah berlangsung serius. Ribuan warga telah mengungsi, akses logistik terputus, dan potensi bertambahnya korban masih terbuka. Karena itu, ia menilai penanganan tidak mungkin hanya mengandalkan kapasitas daerah.

"Penetapan status Bencana Nasional adalah pintu masuk agar seluruh kekuatan negara, BNPB, TNI, Polri, kementerian terkait hingga dukungan internasional bila diperlukan dapat segera dimobilisasi secara penuh," tegasnya.

Baca Juga: Jadi Pocong di Film 'Riba', Fanny Ghassani Merasa Tak Berdaya

Irman menambahkan masyarakat terdampak kini mengalami tekanan psikologis dan kehilangan harta benda serta tempat tinggal.

"Bangsa ini tidak boleh menunggu lebih banyak korban. Kita perlu bergerak cepat. Setiap jam sangat berarti," ujarnya.

Menindaklanjuti situasi tersebut, Irman telah mengirim surat permohonan bantuan kemanusiaan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman bernomor 015/IG-DPDRI/XI/2025 pada Kamis (27/11). Dalam surat itu ia menjelaskan kondisi bencana yang melanda 13 kabupaten/kota di Sumatera Barat dan meminta bantuan ketersediaan kebutuhan pokok selama masa darurat.

"Alhamdulillah, Pak Mentan Amran Sulaiman sudah mengumumkan pihaknya akan segera menggelontorkan bantuan beras dan minyak goreng ke ketiga provinsi yang dilanda bencana. Untuk Sumatera Barat sendiri, ada 6.700 ton beras dan 1.300 ton minyak goreng yang akan disalurkan," tuturnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kementerian PU tuntaskan pembangunan dua dapur Makan Bergizi Gratis (SPPG) di PLBN Wini dan Motamasin, NTT, guna perkuat...

news | 13:26 WIB

Ketua DPR Puan Maharani meminta masyarakat menjaga etika dan kesantunan dalam mengkritik agar tidak berujung laporan pol...

news | 13:23 WIB

DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK) menjadi UU. Simak 5 poin penting mulai dari Dana Abadi ...

news | 13:00 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka mengkritik minimnya lampu penerangan dan pemeliharaan gedung saat meninjau Sentra Pendidik...

news | 12:07 WIB

China kecam penyitaan kapal kargo Iran oleh AS di Selat Hormuz. Di tengah ancaman bom Donald Trump, stabilitas energi gl...

news | 12:02 WIB

Kemenag menyiapkan 118 hotel di Madinah untuk jamaah haji gelombang pertama. Simak penjelasan mengenai skema penempatan ...

news | 10:15 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya membahas rekrutmen 30.000 manajer Koperasi Desa Merah Putih bersama Menkop Ferry Juliantono. T...

news | 09:30 WIB

Presiden AS Donald Trump ancam ledakkan banyak bom jika gencatan senjata dengan Iran yang berakhir 22 April tidak diperp...

news | 08:00 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa optimistis ekonomi Indonesia tumbuh 5,4-6% pada 2026 melalui strategi hilirisasi, penguatan ...

news | 07:15 WIB

Danantara meninjau proyek PSEL Palembang yang mencapai progres 81,94%. Target operasional Oktober 2026 untuk olah 1.000 ...

news | 06:00 WIB