Situasi Darurat di Sumatera: Senator RI Minta Pemerintah Segera Umumkan Bencana Nasional

Anggota DPD RI dari Sumatera Barat, Irman Gusman, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional setelah banjir bandang dan longsor menerjang wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 29 November 2025 | 09:45 WIB
Anggota DPD RI asal Sumatera Barat Irman Gusman. (ANTARA/HO-DPD)

Anggota DPD RI asal Sumatera Barat Irman Gusman. (ANTARA/HO-DPD)

Matamata.com - Anggota DPD RI dari Sumatera Barat, Irman Gusman, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional setelah banjir bandang dan longsor menerjang wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (28/11) malam, Irman menjelaskan bahwa tingkat kerusakan akibat bencana tersebut telah menghancurkan kehidupan masyarakat, merusak fasilitas publik penting, serta memutus jalur transportasi darat, laut, hingga udara.

Menurutnya, kondisi kerusakan itu jauh melebihi kemampuan penanganan pemerintah daerah dan membutuhkan campur tangan penuh dari pemerintah pusat.

Desakan tersebut disampaikan setelah rencana keberangkatannya ke Padang terpaksa dibatalkan akibat gangguan cuaca ekstrem dan infrastruktur yang rusak. Pembatalan itu, kata Irman, terjadi hanya beberapa jam sebelum jadwal penerbangan pada Jumat dini hari.

"Situasinya di Sumbar betul-betul darurat. Ini bukan lagi bencana biasa. Negara harus hadir secepat dan setegas mungkin," ujarnya.

Irman menuturkan kondisi di wilayah terdampak kini terisolasi, membuat upaya penanggulangan semakin terhambat. Ia sejatinya dijadwalkan mengunjungi sejumlah lokasi bencana seperti Batu Busuk, Kota Padang, serta titik terdampak lainnya untuk memantau penanganan korban.

"Saya ingin memastikan masyarakat ditangani, logistik tersalurkan, dan pemerintah daerah tidak bekerja sendirian menghadapi krisis sebesar ini," katanya. Ia menambahkan, tim relawan yang berada di Sumatera Barat sudah lebih dulu menyalurkan bantuan kepada warga.

Irman juga menyebut, bencana tersebut memengaruhi berbagai agenda sosial masyarakat. Acara syukuran penganugerahan gelar Pahlawan Nasional Rahmah El Yunusiah di Pondok Pesantren Diniyah Puteri Padangpanjang yang sedianya digelar Sabtu, terpaksa ditunda. Agenda lain, Minang Geopark Run 2025 di Bukittinggi yang dijadwalkan berlangsung Minggu (30/11), juga ikut dibatalkan demi keselamatan.

Menurutnya, pembatalan sejumlah acara besar ini menjadi indikator bahwa krisis tengah berlangsung serius. Ribuan warga telah mengungsi, akses logistik terputus, dan potensi bertambahnya korban masih terbuka. Karena itu, ia menilai penanganan tidak mungkin hanya mengandalkan kapasitas daerah.

"Penetapan status Bencana Nasional adalah pintu masuk agar seluruh kekuatan negara, BNPB, TNI, Polri, kementerian terkait hingga dukungan internasional bila diperlukan dapat segera dimobilisasi secara penuh," tegasnya.

Baca Juga: Jadi Pocong di Film 'Riba', Fanny Ghassani Merasa Tak Berdaya

Irman menambahkan masyarakat terdampak kini mengalami tekanan psikologis dan kehilangan harta benda serta tempat tinggal.

"Bangsa ini tidak boleh menunggu lebih banyak korban. Kita perlu bergerak cepat. Setiap jam sangat berarti," ujarnya.

Menindaklanjuti situasi tersebut, Irman telah mengirim surat permohonan bantuan kemanusiaan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman bernomor 015/IG-DPDRI/XI/2025 pada Kamis (27/11). Dalam surat itu ia menjelaskan kondisi bencana yang melanda 13 kabupaten/kota di Sumatera Barat dan meminta bantuan ketersediaan kebutuhan pokok selama masa darurat.

"Alhamdulillah, Pak Mentan Amran Sulaiman sudah mengumumkan pihaknya akan segera menggelontorkan bantuan beras dan minyak goreng ke ketiga provinsi yang dilanda bencana. Untuk Sumatera Barat sendiri, ada 6.700 ton beras dan 1.300 ton minyak goreng yang akan disalurkan," tuturnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap Provinsi Jawa Timur (Jatim) da...

news | 08:00 WIB

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah agar memperkuat pengawasan terhadap aktivitas impor pak...

news | 07:00 WIB

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf, mempertanyakan kejelasan anggaran penataan Gedung Sate yang disebut tel...

news | 06:00 WIB

Seskab Tegaskan Bantuan Banjir Harus Menjangkau Wilayah Terpencil di Sumatera dan Aceh...

news | 15:30 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon resmi menerima gelar kehormatan Ngofa Bangsa Nyili Gulu-gulu dari Kesultanan Tidore, Maluku...

news | 14:15 WIB

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah telah mengirim bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng...

news | 13:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberian rehabilitasi...

news | 12:00 WIB

Pemerintah Aceh menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi setelah banjir dan longsor melanda 16 kabupat...

news | 11:16 WIB

Pemerintah menargetkan perputaran belanja masyarakat pada Januari mendatang mencapai Rp116 triliun sebagai langkah perce...

news | 10:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui rencana pemerintah untuk menambah pasokan LPG bersubsidi guna memenuhi ...

news | 09:00 WIB