Kejar Target Sebelum Ramadan, Dua Puskesmas Darurat di Aceh Segera Rampung

matamata.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat pembangunan dua puskesmas darurat di Provinsi Aceh. Langkah ini diambil untuk memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang tetap berjalan optimal meski fasilitas permanen mengalami kerusakan berat.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemulihan fasilitas kesehatan merupakan prioritas utama dalam upaya kemanusiaan pascabencana. Dua titik utama pembangunan ini berada di Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Timur.

"Dalam kondisi darurat, pelayanan kesehatan tidak boleh terhenti. Puskesmas darurat ini kami bangun agar masyarakat tetap mendapatkan layanan yang layak, sekaligus memberikan ruang kerja aman bagi para tenaga medis," ujar Dody dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (2/2).

Target Rampung Sebelum Ramadan Berdasarkan data progres fisik per 29 Januari 2026, pembangunan Puskesmas Darurat Lokop di Desa Jering, Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur, menunjukkan kemajuan signifikan. Sejak dimulai pada 15 Januari lalu, progres fisik telah mencapai 75 persen.

Pemerintah menargetkan puskesmas ini selesai pada Februari 2026, sehingga bisa digunakan sepenuhnya sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Saat ini, pengerjaan difokuskan pada tahap penyelesaian (finishing) bangunan agar segera dapat difungsikan.

Sementara itu, untuk Puskesmas Darurat Laklak di Desa Lawe Mengkudu, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara, progres pembangunan telah mencapai 35 persen. Pengerjaan yang dimulai sejak 23 Januari 2026 ini tengah fokus pada instalasi sanitasi dan penguatan rangka struktur.

Pulihkan Layanan yang Terhambat Sebelumnya, pelayanan kesehatan di kedua wilayah tersebut sempat terkendala akibat kerusakan bangunan yang tertimbun lumpur dan material banjir. Tenaga medis terpaksa bekerja di ruang terbatas setelah melakukan pembersihan darurat.

Kementerian PU memastikan seluruh pembangunan puskesmas darurat ini memenuhi standar teknis yang memadai agar pelayanan kesehatan dapat kembali normal, aman, dan berkelanjutan. Penataan ini diharapkan menjadi solusi sementara yang tangguh sebelum rehabilitasi fasilitas permanen dilakukan. (Antara)