DPR Bahas RUU Perampasan Aset Saat Demo 27 Agustus, Puan Maharani Imbau Tertib

matamata.com - DPR RI menjadwalkan Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 pada Kamis (27/8/2026) hari ini. Salah satu agenda utamanya adalah penyampaian laporan Komisi III DPR RI terkait perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta ini tetap berjalan sesuai jadwal meski bersamaan dengan rencana aksi demonstrasi "27 Agustus" di luar kompleks parlemen. Selain rapat paripurna, agenda rapat komisi bersama para mitra kerja juga dipastikan tetap bergulir.

Selain perkembangan RUU Perampasan Aset, rapat paripurna kali ini mengagendakan sejumlah pembicaraan krusial, antara lain:

• Pengambilan Keputusan APBN: Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025 serta penyampaian tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU APBN TA 2027 Beserta Nota Keuangannya.
• Prolegnas: Laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengenai Perubahan Kelima Prolegnas RUU 2025–2029 dan Perubahan Keempat Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
• Uji Kelayakan OJK: Laporan Komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan (fit and proper test) Calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner OJK.
• RUU Kehutanan: Penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan usul inisiatif Komisi IV DPR RI untuk disahkan menjadi RUU Usul DPR RI.
• Pengawasan Haji: Laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI Tahun 2026.

Menanggapi rencana aksi unjuk rasa di depan gedung parlemen, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapan pihaknya dalam menampung aspirasi masyarakat. Puan mengimbau seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban agar penyampaian pendapat berjalan kondusif.

"Partisipasi dari masyarakat jika ingin menyampaikan masukan dan aspirasinya tentu saja akan kami terima di gedung DPR. Jangan sampai menimbulkan kericuhan," ujar Puan di Jakarta, Rabu (26/8/2026). (Antara)