Kemnaker Siapkan 59 BLK Jadi Sekolah Rakyat, Dukung Peningkatan SDM dan Akses Pendidikan

Matamata.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan 59 Balai Latihan Kerja (BLK) di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.

“Sampai saat ini ada 59 balai untuk Program Sekolah Rakyat,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di Jakarta, Selasa (12/8).

Yassierli menjelaskan, program ini sejalan dengan Program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), memutus rantai kemiskinan, dan membangun masa depan generasi muda Indonesia.

Dari total 59 BLK, sebanyak 16 BLK pusat dan 19 BLK daerah telah ditetapkan sebagai Sekolah Rakyat. Salah satunya adalah Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banyuwangi yang akan membuka empat rombongan belajar (Rombel) untuk jenjang SD (dua rombel) dan SMA (dua rombel).

“Masih ada 24 balai (BLK) lagi dalam tahap evaluasi untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat,” ujarnya.

BPVP Banyuwangi memiliki gedung Sekolah Rakyat berlantai tiga di lahan hampir 10 hektare. Lantai pertama difungsikan untuk resepsionis, perpustakaan, laboratorium komputer dan IPA, ruang kelas SD dan SMA, ruang guru, tata usaha, kepala sekolah, UKS, area rekreasi, ruang rapat, dan gudang.

Lantai kedua disiapkan untuk dapur, ruang makan, asrama putra dan putri jenjang SD serta SMA. Sementara lantai ketiga digunakan untuk asrama pamong. Fasilitas lainnya termasuk lapangan tenis.

“Di BPVP Banyuwangi disiapkan masing-masing dua ruang belajar untuk SD dan SMA. Ruang belajar SMA ini penting karena nanti memiliki link dengan pelatihan vokasi yang dimiliki BPVP Banyuwangi,” jelas Yassierli.

Proses rekrutmen siswa akan dilakukan oleh dinas sosial, sedangkan Kemnaker akan memberikan dukungan penuh.

“Kami berharap Sekolah Rakyat ini bisa dimanfaatkan masyarakat yang belum berkesempatan mengenyam pendidikan,” kata Yassierli. Ia menambahkan, lulusan SMA Sekolah Rakyat Banyuwangi diharapkan memiliki kompetensi vokasi yang dibuktikan dengan sertifikat. (Antara)

Baca Juga: Kejagung Siap Bersinergi dengan KPK Usut Dugaan Korupsi di Kemendikbudristek