Partai Buruh Tolak Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD: Dinilai Mundur dari Semangat Reformasi

matamata.com - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Ia menilai, wacana tersebut bertentangan dengan semangat reformasi yang telah mengamanatkan pemilihan langsung oleh rakyat.

"Partai Buruh menolak keras ide untuk pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan presiden atau wakil presiden melalui perwakilan, apakah melalui DPRD untuk kepala daerah atau melalui MPR untuk pemilihan presiden," ujar Said Iqbal di Jakarta, Kamis (31/7).

Menurutnya, sistem pemilu tidak langsung justru menyerupai praktik pemerintahan orde baru yang telah dikoreksi melalui gerakan reformasi sejak 1998. Ia menekankan pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan.

"Reformasi mengoreksi kesalahan yang pernah kita lakukan, belum panjang reformasi usianya, 1998 ke 2025 baru berapa tahun. Kita harus terus berkeyakinan bahwa apa yang diperjuangkan di reformasi harus ditegakkan," ucapnya.

Said Iqbal sempat menyinggung sistem electoral college di Amerika Serikat sebagai contoh pemilu tidak langsung. Namun, ia menegaskan sistem tersebut sesuai dengan struktur pemerintahan federal di AS yang telah berjalan selama ratusan tahun.

Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terus dijadikan ajang eksperimen sistem politik yang tidak sesuai dengan karakternya. “Indonesia jangan selalu menjadi uji coba untuk perubahan, kita bukan demokrasi barat juga bukan demokrasi timur, kita adalah demokrasi Pancasila yang mengedepankan azas musyawarah mufakat tetapi tidak meniadakan suara rakyat yaitu pemilihan secara langsung,” pungkasnya. (Antara)