Golkar Tekankan Legislator Daerah Harus Sigap Hadapi Bencana

Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi pengingat penting bagi anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD agar memiliki kepekaan t

Elara | MataMata.com
Rabu, 10 Desember 2025 | 08:00 WIB
Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin. (ANTARA/HO-Golkar)

Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin. (ANTARA/HO-Golkar)

Matamata.com - Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi pengingat penting bagi anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD agar memiliki kepekaan tinggi, baik secara kelembagaan maupun kemanusiaan.

Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial. Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujar Zulfikar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/12).

Untuk memperkuat hal tersebut, Partai Golkar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi serta Kota/Kabupaten Tahap II Tahun 2025 pada 10–12 Desember 2025 di Jakarta. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepekaan dan kesiapsiagaan legislator daerah dalam menangani bencana.

Sebagai Sekretaris Panitia Bimtek, Zulfikar menjelaskan bahwa peserta dibekali kemampuan menyusun regulasi daerah terkait mitigasi bencana, termasuk penyempurnaan Perda kebencanaan dan tata ruang berbasis risiko. Selain itu, anggota DPRD Golkar juga didorong untuk mengalokasikan anggaran kontingensi dalam APBD agar penanganan bencana tidak terhambat prosedur administrasi yang panjang.

Bimtek ini juga memuat materi koordinasi penanganan bencana antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan unsur masyarakat. Zulfikar menyebut isu kebencanaan merupakan mandat moral dan politik yang tidak dapat ditunda.

“Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan,” katanya.

Sebagai bentuk empati terhadap wilayah yang sedang terdampak, panitia memutuskan untuk tidak melibatkan anggota fraksi dari Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam kegiatan tersebut. Keputusan ini merupakan instruksi agar mereka tetap siaga di daerah masing-masing untuk membantu penanganan darurat, distribusi logistik, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga.

“Kami meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah terdampak untuk tetap berada di lapangan, mendampingi warga, dan bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah serta relawan,” ucapnya.

Meski terjadi penyesuaian peserta, Bimtek tetap dilaksanakan guna memperkuat kapasitas legislator dari daerah lain. Zulfikar berharap seluruh anggota fraksi memiliki pemahaman yang sama mengenai urgensi kebijakan kebencanaan serta mendorong praktik legislasi dan penganggaran yang responsif terhadap risiko bencana.

Di akhir pernyataannya, Zulfikar menegaskan komitmen Golkar dalam memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan anggota fraksi di seluruh Indonesia harus berpihak pada keselamatan warga.

Baca Juga: Kemensos Operasikan 39 Dapur Umum Senilai Rp2 Miliar per Hari untuk Pengungsi

“Bimtek adalah salah satu langkah konkret untuk memperkuat kesiapsiagaan bangsa dalam menghadapi bencana,” tuturnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan tiga strategi utama untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 6,5% pa...

news | 14:15 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan perpanjangan batas usia pensiun Kapolri dalam RUU Polri baru disesuaikan dengan kebut...

news | 13:49 WIB

Bapanas rampungkan uji sampel dan sertifikasi mutu untuk ekspor 200 ribu ton beras ke Malaysia. Bulog pastikan harga jua...

news | 10:15 WIB

Tim Kepresidenan meluncurkan buku 'Presiden Solusi' yang mendokumentasikan 108 kebijakan strategis dan transformasi huku...

news | 09:15 WIB

Rencana kenaikan HET Minyakita bergulir. Mentan Amran Sulaiman siap gelar rapat koordinasi dengan Mendag Budi Santoso da...

news | 08:49 WIB

Kejagung limpahkan 11 tersangka korupsi ekspor CPO modus samarkan minyak sawit jadi limbah POME ke JPU. Tiga tersangka d...

news | 08:39 WIB

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum terkait pengusutan dugaan kasus l...

news | 07:15 WIB

KPK dalami peran pemilik Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024 setelah resmi menahan dua t...

news | 06:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Bidang Ketenagakerjaa...

news | 17:19 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman menilai pelemahan rupiah hingga Rp18.000/dolar AS jadi momentum emas genjot ekspor pertanian ...

news | 16:29 WIB