Mensesneg: Satgas Pemulihan Bencana Tak Punya Batas Waktu, Huntara Dikebut Sebelum Lebaran

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan Satgas Pemulihan Bencana Sumatera bekerja tanpa batas waktu. Pemerintah targetkan huntara rampung sebelum Lebaran.

Elara | MataMata.com
Rabu, 18 Februari 2026 | 19:22 WIB
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo hadi ditemui di Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo hadi ditemui di Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Matamata.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan percepatan pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia memastikan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana akan terus bekerja tanpa batasan waktu hingga kondisi sepenuhnya pulih.

"Tenggat itu tidak ada ya. Kita diminta kerja secepat-cepatnya," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2).

Berdasarkan data terbaru, urgensi penanganan ini sangat tinggi mengingat sekitar 15.000 warga di Aceh dan 850 warga di Sumatera Utara masih bertahan di tenda pengungsian. Pemerintah kini memacu pembangunan hunian sementara (huntara) dengan target rampung sebelum Idulfitri, agar pengungsi dapat beribadah di tempat tinggal yang lebih layak.

Meski demikian, Prasetyo mengakui adanya keterlambatan dari proyeksi awal yang seharusnya selesai sebelum Ramadan. Ia mengungkapkan bahwa kendala utama di lapangan bukan sekadar masalah logistik, melainkan kerumitan dalam proses pendataan dan pendekatan kepada masyarakat.

"Masalah pendataan menjadi problem tersendiri. Teknis di lapangannya adalah warga ditanya satu per satu, apakah mereka berkenan dibangunkan huntara atau tidak," jelasnya.

Proses ini, lanjut Prasetyo, membutuhkan pendekatan individual yang mendalam. Pemerintah perlu memastikan kesediaan warga terkait rencana relokasi maupun pembangunan hunian tetap (huntap), baik di lokasi lama maupun lokasi baru yang lebih aman.

Guna mengatasi hambatan tersebut, Mensesneg menekankan pentingnya komitmen koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta dukungan penuh dari DPR RI.

"Kendala lapangannya bermacam-macam. Justru di situlah kita butuh saling berkoordinasi untuk mempercepat proses tersebut," pungkas Prasetyo. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB