Puan: Pembahasan Calon Dubes Tertutup Sesuai Aturan DPR, Bukan Dirahasiakan

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa proses pembahasan calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia dilakukan secara tertutup sesuai tata tertib yang berlaku di DPR RI, bukan karena ingin merahasiakan informasi ters

Elara | MataMata.com
Kamis, 03 Juli 2025 | 15:15 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/ist)

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/ist)

Matamata.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa proses pembahasan calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia dilakukan secara tertutup sesuai tata tertib yang berlaku di DPR RI, bukan karena ingin merahasiakan informasi tersebut.

"Bukan kami rahasiakan, tapi tata tertibnya memang seperti itu," ujar Puan usai menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7).

Ia menjelaskan bahwa pembahasan tertutup oleh Komisi I DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) merupakan bagian dari prosedur resmi yang telah diatur. Dalam rapat paripurna pun, kata Puan, hal itu telah disampaikan secara terbuka kepada anggota dewan.

"Jadi bukannya ini dirahasia-rahasiain, aturannya memang tadi juga dalam paripurna, saya membacakan sesuai dengan tata tertib akan dibahas secara rahasia tanpa menyebut nama, kemudian akan dilakukan fit and proper, setelah itu selesai baru akan diumumkan," jelasnya.

Puan meminta masyarakat menunggu hasil resmi dari proses tersebut, karena keputusan akhir dan pengumuman nama-nama calon dubes berada di tangan Komisi I DPR.

"Nanti dalam fit and proper itu kan akan dinyatakan bagaimana nanti kemudian Komisi I menyatakan apakah orang tersebut pantas, tidak pantas, boleh diajukan atau tidak diajukan, dan lain-lain sebagainya," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hanya Komisi I yang berwenang menyampaikan hasil uji kelayakan serta mengumumkan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai duta besar.

"Itu ranah Komisi I untuk menyebutkan bagaimana orang tersebut apakah bisa lanjut dari calon menjadi duta besar atau tidak, ya silakan nanti," katanya.

Puan juga mengingatkan bahwa jika nama-nama calon dubes beredar di publik sebelum pengumuman resmi, hal itu berada di luar kendali pihaknya.

"Nanti akan diumumkan bahwa negara ini, walaupun nanti mungkin akan bocor, tapi bukan kami yang akan mengumumkan," ucapnya.

Baca Juga: EL JHON ACADEMY Fokus Cetak Beautypreneur Muda dan Profesional

Ia menutup dengan menegaskan, "Jadi memang karena aturannya seperti itu. Jadi nggak ada rahasia-rahasiaan dalam artian rahasia. Itu aturan dalam tata tertib."

Secara terpisah, Puan juga mengungkapkan bahwa calon-calon dubes yang saat ini diproses akan ditempatkan di 24 negara.

Tercatat, ada 12 posisi duta besar yang masih kosong, di antaranya untuk Amerika Serikat, Jerman, Korea Utara, PTRI di Markas PBB Jenewa dan New York, serta untuk negara-negara seperti Meksiko, Afghanistan, Azerbaijan, Libya, Madagaskar, Myanmar, dan Polandia.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang...

news | 17:45 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penundaan penunjukan platform niaga elektronik atau marketplace untuk m...

news | 16:59 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Raja Belanda Willem-Alexander di Istana Huis ten Bosch. Pertemua...

news | 15:11 WIB

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Komisi X DPR RI segera menggelar u...

news | 14:15 WIB

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersama lembaga kemanusiaan asal Mesir, Mishr Al Kheir, kembali menyalurkan bantua...

news | 13:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami waktu pertemuan antara mantan Bendahara Umum Asosiasi Muslim Penyele...

news | 11:07 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah daerah dengan biro perjalanan haji terbanyak yang menerima kuo...

news | 10:00 WIB

Perum Bulog menegaskan bahwa penggunaan kemasan seragam untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berukura...

news | 09:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menunggu kepulangan jaksa penuntut umum (JPU) dari Sumatera Utara se...

news | 08:45 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta agar perbaikan di Gerbang Tol (GT) Semanggi 1 dan 2 dilakukan pada akh...

news | 07:15 WIB