Presiden Sarankan Format Debat Diubah karena Rentan Serang Personal, KPU RI Angkat Bicara

Jokowi menilai bahwa debat yang menyerang personal atau kinerjanya, justru menimbulkan gesekan antara pendukung.

Baktora | MataMata.com
Selasa, 09 Januari 2024 | 15:02 WIB
Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto terlihat saling bersalaman seusai debat capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). (YouTube/KPU RI)

Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto terlihat saling bersalaman seusai debat capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). (YouTube/KPU RI)

Matamata.com - KPU RI angkat bicara soal saran presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perubahan format debat capres-cawapres yang masih tersisa dua kali lagi.

Sebelumnya, Jokowi beralasan bahwa debat capres-cawapres yang telah berjalan tiga kali ini kurang menampilkan program. Bahkan ada kerentanan serang-menyerang antar personal.

Ketu KPU RI, Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa saran dari Jokowi tampaknya tak mudah direalisasikan. Mengingat format debat ini tak bisa diubah dalam waktu singkat.

Di sisi lain, debat sudah berjalan selama tiga kali dan format ini sendiri sudah disepakati oleh sejumlah pihak hingga debat kelima usai.

"KPU menyelenggarakan debat seperti ini karena sudah menghitung berbagai macam pertimbangan. Termasuk juga kesepakatan dengan semua tim calon, televisi dan akan terdiri dari enam segmen di tiap debatnya," ujar Hasyim dikutip Selasa (9/1/2024).

Ia mengatakan jika harus diubah di sisa dua debat terakhir maka akan timbul isu panas di publik. Untuk menghindari itu, Hasyim Asy'ari tak bisa memenuhi saran orang nomor 1 di Indonesia ini.

"Kalau diubah [formatnya], akan jadi pertanyaan, kenapa diubah? karena sduah tiga kali debat ini berjalan. Sudah ada pola dan pakemnya, maka diikuti," ujar dia.

Dengan begitu, saran dari Jokowi ini menjadi masukan yang tak bisa dipenuhi oleh KPU menyusul kondusifitas ke depannya.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan penyaluran dana program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate...

news | 15:15 WIB

Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menegaska...

news | 14:15 WIB

Pemerintah China menepis tuduhan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menuding adanya konspirasi antara China, Rus...

news | 13:00 WIB

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X memimpin prosesi "Jejak Banon" dalam rangkaian Hajad...

news | 11:15 WIB

Perum Bulog memastikan kualitas stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 3,9 juta ton tetap terjaga demi menja...

news | 10:00 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh daerah,...

news | 09:15 WIB

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun ...

news | 08:15 WIB

Sivitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang terdiri atas rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, de...

news | 07:15 WIB

Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman angkat bicara terkait isu yang m...

news | 19:15 WIB

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menurunkan tim khusus untuk menangani pemulihan korban aksi demonstrasi d...

news | 18:00 WIB
Tampilkan lebih banyak