Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam jumpa pers Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (6/5/2026). (ANTARA/Fathur Rochman)
Matamata.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengumumkan bahwa realisasi program revitalisasi dan digitalisasi satuan pendidikan untuk tahun anggaran 2026 telah menembus angka Rp2,6 triliun.
Anggaran yang telah dikucurkan tersebut merupakan bagian dari total jatah anggaran revitalisasi tahun 2026 yang disiapkan pemerintah sebesar Rp14 triliun. Anggaran jumbo ini ditargetkan menyasar 11.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
"Total dana yang sudah kami salurkan untuk tahun 2026 adalah Rp2,6 triliun," ujar Abdul Mu'ti dalam jumpa pers Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Saat ini, kementeriannya telah merampungkan perjanjian kerja sama dengan 4.838 satuan pendidikan. Dari jumlah tersebut, penyaluran bantuan fisik maupun non-fisik tercatat sudah menjangkau 3.408 sekolah.
Mu'ti menjelaskan, program revitalisasi sekolah kali ini diprioritaskan untuk wilayah yang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara mendesak. Beberapa wilayah yang masuk dalam skema prioritas bantuan pemerintah di antaranya Sulawesi Utara, Madura, serta Nusa Tenggara Timur (NTT).
Akselerasi Digitalisasi dan Solusi internet Starlink
Tidak hanya perbaikan fisik sekolah, pemerintah juga terus memacu program digitalisasi pendidikan. Sebagai kelanjutan dari program sepanjang tahun 2025, Kemendikdasmen konsisten mendistribusikan perangkat pembelajaran digital mulai dari papan interaktif, laptop, hingga diska lepas (flashdisk) eksternal ke ratusan ribu sekolah.
Hingga saat ini, program digitalisasi tersebut telah direalisasikan di 288.865 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Untuk mendukung hal itu, pemerintah memastikan infrastruktur dasar internet dan listrik berjalan optimal.
Bagi 8.152 sekolah yang sebelumnya sama sekali belum memiliki akses internet (blank spot), pemerintah kini telah menyediakan layanan konektivitas darurat, salah satunya melalui pemanfaatan satelit Starlink untuk wilayah terpencil.
"Bagaimana kalau daerah tidak ada internet? Nah, solusinya kita bantu dengan penyaluran saluran internet itu. Dengan Starlink, kita bangun konektivitas untuk 8.152 sekolah," kata Mu'ti memaparkan.
Baca Juga: Menteri LH Dorong PSEL Palembang Mampu Olah 1.000 Ton Sampah per Hari
Selain kendala internet, pemerintah juga bergerak mengatasi keterbatasan pasokan listrik di daerah tertinggal. Kemendikdasmen menjalin kolaborasi dengan PT PLN (Persero) untuk mengalirkan listrik ke 2.389 sekolah yang sebelumnya belum teraliri daya listrik.
Mu'ti menegaskan bahwa langkah akselerasi revitalisasi dan digitalisasi ini merupakan strategi mutlak pemerintah dalam memeratakan kualitas pendidikan nasional, terutama bagi anak-anak di wilayah terpencil dan tertinggal. (Antara)