Realisasi APBN Kuartal I 2026: Pendapatan Negara Rp574,9 T, Defisit 0,93 Persen terhadap PDB

matamata.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp240,1 triliun. Angka ini setara dengan 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit tersebut dipicu oleh realisasi belanja negara yang jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan. Per akhir Maret 2026, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp574,9 triliun, sementara belanja negara telah terserap hingga Rp815 triliun.

“Defisit mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Kinerja Pendapatan dan Pajak Realisasi pendapatan negara tersebut setara dengan 18,2 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan sebesar 10,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Penerimaan perpajakan menjadi motor utama dengan capaian Rp462,7 triliun (17,2 persen dari target), tumbuh 14,2 persen (yoy). Jika dirinci, penerimaan pajak menyumbang Rp394,8 triliun atau tumbuh pesat 20,7 persen (yoy). Namun, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp67,9 triliun, mengalami kontraksi 12,6 persen (yoy).

Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkumpul Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target. Meski mengalami normalisasi dibanding tahun lalu, PNBP dinilai tetap berkontribusi positif terhadap struktur pendapatan.

Lonjakan Belanja Negara Di sisi pengeluaran, serapan belanja negara menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 31,4 persen (yoy). Angka ini melonjak tajam dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar 1,4 persen.

“Ini yang saya sebut pemerataan belanja sepanjang tahun,” tegas Menkeu.

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp610,3 triliun (19,4 persen target), tumbuh 47,7 persen (yoy). Komponen ini terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp281,2 triliun (naik 43,3 persen) dan belanja non-K/L sebesar Rp329,1 triliun (naik 51,5 persen).

Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp204,8 triliun. Angka ini setara 29,5 persen dari target APBN, namun mengalami sedikit kontraksi sebesar 1,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga: Gubernur Sultra Desak Perusahaan Tambang Berdayakan UMKM Lokal, Tak Hanya Sekadar MOU

Akibat performa tersebut, keseimbangan primer juga mencatatkan defisit pada posisi Rp95,8 triliun pada kuartal pertama tahun ini. (Antara)