Gubernur Sultra Desak Perusahaan Tambang Berdayakan UMKM Lokal, Tak Hanya Sekadar MOU

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mendesak perusahaan hilirisasi tambang untuk serius memberdayakan UMKM lokal dan tidak hanya menjadikan MOU sebagai formalitas di atas kertas.

Elara | MataMata.com
Selasa, 05 Mei 2026 | 13:15 WIB
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat diwawancarai di Kolaka, Sulawesi Tenggara. (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat diwawancarai di Kolaka, Sulawesi Tenggara. (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)

Matamata.com - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, meminta seluruh pelaku industri hilirisasi pertambangan di "Bumi Anoa" untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

"Kita berharap pelaku yang bergerak di bidang hilirisasi bisa memberikan kesempatan kepada UMKM, terutama yang ada di daerah sekitar wilayah tambang," ujar Andi Sumangerukka saat ditemui di Kolaka, Selasa (5/5/2026).

Menurut Andi, pemberdayaan UMKM merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Masyarakat di lingkar industri seharusnya merasakan dampak ekonomi langsung dari keberadaan perusahaan tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen nyata melalui Nota Kesepahaman (MOU) yang telah disepakati sebelumnya. Andi menyayangkan jika kesepakatan tersebut hanya menjadi seremonial tanpa implementasi konkret di lapangan.

"Kalau ditanya regulasi, kita lihat dulu cantolannya. Selama ini sudah ada MOU, kita harap itu dilaksanakan. Kadang-kadang MOU hanya sebatas kertas, tapi pelaksanaannya tidak ada," tegasnya.

Arah Kebijakan Fiskal 2027 Selain menyoroti peran industri tambang, Andi Sumangerukka juga memaparkan arah kebijakan fiskal Sultra untuk tahun 2027. Ia menargetkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun ini mampu melahirkan ide solutif yang berbasis kebutuhan masyarakat bawah.

Ia memproyeksikan porsi usulan bottom-up atau aspirasi dari bawah dapat mendominasi postur anggaran hingga mencapai 70 persen. Sementara itu, 30 persen sisanya merupakan kebijakan yang bersifat top-down.

"Kita ingin yang bottom-up ini mengisi 70 persen kebijakan fiskal kita. Dengan begitu, masalah-masalah di akar rumput benar-benar terselesaikan," pungkas Andi. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menperin Agus Gumiwang menemui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas skema insentif kendaraan listrik guna memperku...

news | 13:00 WIB

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan komitmennya untuk menggerakk...

news | 12:15 WIB

Presiden AS Donald Trump mengeklaim Iran mulai terbuka untuk berunding di tengah operasi 'Project Freedom' di Selat Horm...

news | 11:15 WIB

Menpora Erick Thohir mendorong transformasi SEA Games menjadi ajang standar Olimpiade dalam SEA Ministerial Meeting 2026...

news | 10:29 WIB

Bapanas perkuat intervensi harga pangan pasca-Lebaran 2026. Simak langkah pemerintah atasi deflasi harga ayam dan telur ...

news | 09:15 WIB

Eks Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto berencana gugat LHP BPK kasus korupsi LNG ke PTUN karena dinilai ilegal dan ...

news | 08:00 WIB

WHO menegaskan risiko penularan Hantavirus tetap rendah dan tidak diperlukan pembatasan perjalanan internasional meski d...

news | 07:00 WIB

Presiden Prancis Emmanuel Macron secara tegas menolak bergabung dalam operasi militer AS 'Project Freedom' di Selat Horm...

news | 06:00 WIB

Mensos Saifullah Yusuf mengapresiasi siswa SRMP 21 Manado yang meraih medali emas di Kejuaraan Wushu Nasional 2026. Bukt...

news | 19:08 WIB

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera menginvestigasi kasus ...

news | 19:06 WIB