Gubernur Sultra Desak Perusahaan Tambang Berdayakan UMKM Lokal, Tak Hanya Sekadar MOU

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mendesak perusahaan hilirisasi tambang untuk serius memberdayakan UMKM lokal dan tidak hanya menjadikan MOU sebagai formalitas di atas kertas.

Elara | MataMata.com
Selasa, 05 Mei 2026 | 13:15 WIB
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat diwawancarai di Kolaka, Sulawesi Tenggara. (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat diwawancarai di Kolaka, Sulawesi Tenggara. (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)

Matamata.com - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, meminta seluruh pelaku industri hilirisasi pertambangan di "Bumi Anoa" untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

"Kita berharap pelaku yang bergerak di bidang hilirisasi bisa memberikan kesempatan kepada UMKM, terutama yang ada di daerah sekitar wilayah tambang," ujar Andi Sumangerukka saat ditemui di Kolaka, Selasa (5/5/2026).

Menurut Andi, pemberdayaan UMKM merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Masyarakat di lingkar industri seharusnya merasakan dampak ekonomi langsung dari keberadaan perusahaan tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen nyata melalui Nota Kesepahaman (MOU) yang telah disepakati sebelumnya. Andi menyayangkan jika kesepakatan tersebut hanya menjadi seremonial tanpa implementasi konkret di lapangan.

"Kalau ditanya regulasi, kita lihat dulu cantolannya. Selama ini sudah ada MOU, kita harap itu dilaksanakan. Kadang-kadang MOU hanya sebatas kertas, tapi pelaksanaannya tidak ada," tegasnya.

Arah Kebijakan Fiskal 2027 Selain menyoroti peran industri tambang, Andi Sumangerukka juga memaparkan arah kebijakan fiskal Sultra untuk tahun 2027. Ia menargetkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun ini mampu melahirkan ide solutif yang berbasis kebutuhan masyarakat bawah.

Ia memproyeksikan porsi usulan bottom-up atau aspirasi dari bawah dapat mendominasi postur anggaran hingga mencapai 70 persen. Sementara itu, 30 persen sisanya merupakan kebijakan yang bersifat top-down.

"Kita ingin yang bottom-up ini mengisi 70 persen kebijakan fiskal kita. Dengan begitu, masalah-masalah di akar rumput benar-benar terselesaikan," pungkas Andi. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

PT Pupuk Indonesia sediakan 6 Mobil Uji Tanah gratis di Sumatera. Bantu petani hemat pupuk hingga 30% dan tingkatkan has...

news | 16:10 WIB

DPP PDIP Said Abdullah menegaskan posisi politik PDIP sebagai penyeimbang objektif untuk pemerintahan Presiden Prabowo S...

news | 12:15 WIB

Simak susunan pemain resmi Turki vs Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026. Turki andalkan Arda Guler dan Kenan Yildiz seja...

news | 10:30 WIB

KPK tegaskan tak akan duplikasi pengusutan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasiona...

news | 07:15 WIB

Roy Suryo dan Dokter Tifa terpaksa menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati usai ditangkap Polda Metro Jaya pada Jum...

news | 06:00 WIB

Pemerintah mempercepat Program BSPS (bedah rumah) dengan target 400 ribu unit di 2026. Simak strategi Menteri PKP Maruar...

news | 14:53 WIB

Produk kopi Indonesia sukses meraup potensi transaksi hingga Rp66 miliar di ajang World of Coffee Bangkok 2026. Pasar Th...

news | 13:42 WIB

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat RUU Perampasan Aset, namun kini keputus...

news | 13:37 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming tiba di Gorontalo untuk membuka PENAS XVII 2026 dan meninjau PSN Bendungan Bulango Ulu ...

news | 12:00 WIB

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Depok selama libur sekolah 2...

news | 11:15 WIB