Gubernur Sultra Desak Perusahaan Tambang Berdayakan UMKM Lokal, Tak Hanya Sekadar MOU

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mendesak perusahaan hilirisasi tambang untuk serius memberdayakan UMKM lokal dan tidak hanya menjadikan MOU sebagai formalitas di atas kertas.

Elara | MataMata.com
Selasa, 05 Mei 2026 | 13:15 WIB
Gubernur Sultra Desak Perusahaan Tambang Berdayakan UMKM Lokal, Tak Hanya Sekadar MOU

Gubernur Sultra Desak Perusahaan Tambang Berdayakan UMKM Lokal, Tak Hanya Sekadar MOU

matamata.com - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, meminta seluruh pelaku industri hilirisasi pertambangan di "Bumi Anoa" untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

"Kita berharap pelaku yang bergerak di bidang hilirisasi bisa memberikan kesempatan kepada UMKM, terutama yang ada di daerah sekitar wilayah tambang," ujar Andi Sumangerukka saat ditemui di Kolaka, Selasa (5/5/2026).

Menurut Andi, pemberdayaan UMKM merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Masyarakat di lingkar industri seharusnya merasakan dampak ekonomi langsung dari keberadaan perusahaan tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen nyata melalui Nota Kesepahaman (MOU) yang telah disepakati sebelumnya. Andi menyayangkan jika kesepakatan tersebut hanya menjadi seremonial tanpa implementasi konkret di lapangan.

"Kalau ditanya regulasi, kita lihat dulu cantolannya. Selama ini sudah ada MOU, kita harap itu dilaksanakan. Kadang-kadang MOU hanya sebatas kertas, tapi pelaksanaannya tidak ada," tegasnya.

Arah Kebijakan Fiskal 2027 Selain menyoroti peran industri tambang, Andi Sumangerukka juga memaparkan arah kebijakan fiskal Sultra untuk tahun 2027. Ia menargetkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun ini mampu melahirkan ide solutif yang berbasis kebutuhan masyarakat bawah.

Ia memproyeksikan porsi usulan bottom-up atau aspirasi dari bawah dapat mendominasi postur anggaran hingga mencapai 70 persen. Sementara itu, 30 persen sisanya merupakan kebijakan yang bersifat top-down.

"Kita ingin yang bottom-up ini mengisi 70 persen kebijakan fiskal kita. Dengan begitu, masalah-masalah di akar rumput benar-benar terselesaikan," pungkas Andi. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KBRI Moskow mengimbau WNI mewaspadai tawaran tentara bayaran di Rusia via jalur ilegal. Ketahui risiko pidana agen dan a...

news | 09:34 WIB

Presiden Prabowo Subianto berkelakar soal larangan berjoget dari pakar saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 PAN d...

news | 08:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto mewajibkan ekspor komoditas strategis melalui satu pintu BUMN guna mencegah laporan palsu dan ...

news | 07:15 WIB

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid buka suara terkait kasus OTT KPK atas suap HGB PT Summarecon Agung Tbk. Tegaskan sikap koop...

news | 13:36 WIB

Kemenkeu mencatat realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) capai Rp134,2 triliun per Agustus 2026. BGN alihkan sasa...

news | 14:15 WIB