KPK Periksa Staf Ahli Menhub Robby Kurniawan Terkait Kasus Korupsi DJKA

KPK panggil kembali Staf Ahli Menhub Robby Kurniawan sebagai saksi kasus dugaan suap proyek DJKA Kemenhub setelah sempat mangkir. Simak perkembangan kasusnya.

Elara | MataMata.com
Senin, 04 Mei 2026 | 13:21 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/4/2026). ANTARA/Rio Feisal

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/4/2026). ANTARA/Rio Feisal

Matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Robby Kurniawan (RK), Staf Ahli Menteri Perhubungan (Menhub) era Budi Karya Sumadi dan Dudy Purwagandhi, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Robby diperiksa terkait kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama RK selaku Staf Ahli Menhub," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Pemanggilan ini merupakan yang kedua bagi Robby pada tahun 2026. Sebelumnya, ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 27 April 2026, namun mangkir dari panggilan penyidik.

Untuk diketahui, Robby Kurniawan menjabat sebagai Staf Ahli Menhub Bidang Logistik dan Multimoda pada era Budi Karya Sumadi. Sementara di masa kepemimpinan Dudy Purwagandhi, ia menjabat sebagai Staf Ahli Menhub Bidang Kawasan dan Lingkungan.

Skandal korupsi DJKA ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, yang kini bernama BTP Kelas I Semarang.

Sejauh ini, lembaga antirasuah telah menetapkan 21 tersangka individu dan dua tersangka korporasi. Kasus ini mencakup berbagai proyek besar, mulai dari pembangunan jalur ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, jalur kereta api di Makassar (Sulawesi Selatan), hingga proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.

Modus operandi yang ditemukan penyidik meliputi pengaturan pemenang tender melalui rekayasa proses administrasi hingga penentuan pelaksana proyek demi meraup keuntungan ilegal. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan menekankan pentingnya prinsip 3M dan 5 kebijakan strategis Kemendikdasmen d...

news | 11:27 WIB

Polda Metro Jaya periksa saksi dari Ditjen Perkeretaapian dan Dinas PU terkait kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur y...

news | 10:50 WIB

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menhan Jepang Shinjiro Koizumi gelar pertemuan di Jakarta untuk penandatan...

news | 10:43 WIB

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut program BSPS 2026 yang menyasar 33.000 unit rumah menjadi kunci penurun...

news | 09:49 WIB

Dua mantan bos Pertamina, Hari Karyuliarto dan Yenni Andayani, hadapi sidang vonis kasus korupsi LNG hari ini. Kerugian ...

news | 09:46 WIB

PT Jasamarga Transjawa Tol mencatat 99.109 kendaraan melintasi GT Cikatama menuju arah Timur selama libur panjang Hari B...

news | 07:04 WIB

BMKG memprakirakan cuaca Jakarta hari ini, Senin 4 Mei 2026, akan diguyur hujan ringan hingga sedang dari pagi hingga so...

news | 06:00 WIB

Gubernur Khofifah Indar Parawansa memastikan stok hewan kurban di Jawa Timur 2026 surplus besar. Stok sapi mencapai 629....

news | 19:03 WIB

BPI Danantara mengevaluasi peluang investasi di sektor strategis guna memberikan dampak ekonomi bagi rakyat, termasuk re...

news | 19:01 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan minyak mentah Rusia segera masuk Indonesia. Komitmen 150 juta barel ini bertuju...

news | 18:57 WIB