KPK Tahan Lima Tersangka Dugaan Suap Proyek RSUD Kolaka Timur

matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

“KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni ABZ, ALH, AGD, DK, dan AR,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu dini hari.

Asep merinci, ABZ merupakan Bupati Kolaka Timur periode 2024–2029, ALH adalah penanggung jawab proyek dari Kementerian Kesehatan, dan AGD menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek. Sementara itu, DK dan AR adalah pihak swasta dari PT Pilar Cerdas Putra (PCP).

“KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama yang terhitung tanggal 8–27 Agustus 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih,” jelas Asep.

Menurut Asep, ABZ, AGD, dan ALH berstatus sebagai penerima suap, sehingga disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun DK dan AR ditetapkan sebagai pemberi suap, dengan sangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kelima tersangka adalah Abdul Aziz (Bupati Kolaka Timur), Andi Lukman Hakim (PIC Kemenkes), Ageng Dermanto (PPK), serta Deddy Karnady dan Arif Rahman dari PT PCP. (Antara)