Rupiah Melemah, Prabowo Beri Restu BI Jalankan 7 Jurus Penyelamatan Ini

Presiden Prabowo Subianto merestui 7 strategi Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat nilai tukar rupiah, termasuk membatasi pembelian dolar AS. Baca selengkapnya.

Elara | MataMata.com
Rabu, 06 Mei 2026 | 08:15 WIB
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) menjelaskan tujuh strategi Bank Indonesia untuk memperkuat nilai tukar mata uang rupiah dalam jumpa pers di pelataran Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026) malam. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) menjelaskan tujuh strategi Bank Indonesia untuk memperkuat nilai tukar mata uang rupiah dalam jumpa pers di pelataran Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026) malam. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto merestui tujuh strategi taktis Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat nilai tukar rupiah yang sempat melemah (undervalue) dalam beberapa hari terakhir.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026) malam.

"Kami melaporkan kepada Bapak Presiden, dan beliau merestui serta memberikan penguatan terhadap tujuh langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia. Langkah ini dirancang untuk membuat rupiah kembali kuat dan stabil ke depan," ujar Perry dalam jumpa pers.

Berikut adalah rincian tujuh strategi BI yang telah disetujui Presiden Prabowo:

1. Memperkuat Intervensi Pasar Valas
BI akan mengintensifkan intervensi di pasar valuta asing (valas), baik di dalam maupun luar negeri. Perry menegaskan bahwa cadangan devisa Indonesia saat ini sangat memadai untuk menjaga stabilitas nilai tukar. "Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," tegasnya.

2. Mengoptimalkan Arus Modal Masuk (Inflow) lewat SRBI
BI fokus mendorong aliran modal asing masuk ke dalam negeri melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Strategi ini dirancang untuk mengimbangi arus modal keluar (outflow) pada Surat Berharga Negara (SBN) dan pasar saham. "Koordinasi kami dengan Menteri Keuangan memastikan bahwa secara year-to-date (ytd), aliran modal masuk dari portofolio asing masih terjaga positif, sehingga memperkuat rupiah," kata Perry.

3. Koordinasi Fiskal-Moneter untuk Pembelian SBN
BI bersinergi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membeli SBN di pasar sekunder. Hingga saat ini, BI telah membeli SBN senilai Rp123,1 triliun secara year-to-date. BI juga membuka peluang bagi Kemenkeu untuk melakukan pembelian kembali (buyback) surat utang tersebut.

4. Menjaga Likuiditas Perbankan Tetap Longgar
BI bersama Kemenkeu berkomitmen menjaga likuiditas di perbankan dan pasar uang agar tetap longgar demi mendukung perekonomian. Hal ini tercermin dari pertumbuhan uang primer (base money) yang tetap tumbuh dua digit, dengan posisi terakhir mencapai 14,1 persen.

5. Membatasi Pembelian Dolar AS Tanpa Underlying
Untuk menekan spekulasi, BI memperketat batasan pembelian mata uang dolar AS di pasar domestik tanpa aset dasar (underlying asset). Batas maksimal pembelian diturunkan dari semula 100.000 dolar AS menjadi 50.000 dolar AS per orang per bulan.

Bahkan, BI tengah menyiapkan opsi penurunan batas transaksi tanpa dokumen pendukung ini hingga ke angka 25.000 dolar AS per bulan. "Kami persiapkan untuk diturunkan lagi menjadi 25.000 dolar AS. Jadi, pembelian di atas nominal tersebut wajib menyertakan underlying," jelas Perry.

Baca Juga: Polresta Bandara Soetta Usut Kasus Haji Ilegal, Jemaah Bayar hingga Rp250 Juta

6. Membuka Akses Transaksi NDF di Pasar Luar Negeri (Offshore)
BI mengizinkan perbankan domestik untuk aktif melakukan transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore luar negeri. Langkah ini diharapkan mampu menambah pasokan valas di pasar global guna mendukung stabilisasi rupiah.

7. Memperketat Pengawasan Korporasi dan Perbankan
BI meningkatkan pengawasan langsung terhadap aktivitas perbankan dan korporasi yang memiliki volume pembelian dolar AS dalam jumlah tinggi. Langkah ini dijalankan lewat kolaborasi erat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Kami mengirimkan pengawas ke bank-bank korporasi dengan aktivitas pembelian dolar tinggi. Kami berkoordinasi dengan Ketua Dewan Komisioner OJK untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga," pungkas Perry. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

PT Pupuk Indonesia sediakan 6 Mobil Uji Tanah gratis di Sumatera. Bantu petani hemat pupuk hingga 30% dan tingkatkan has...

news | 16:10 WIB

DPP PDIP Said Abdullah menegaskan posisi politik PDIP sebagai penyeimbang objektif untuk pemerintahan Presiden Prabowo S...

news | 12:15 WIB

Simak susunan pemain resmi Turki vs Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026. Turki andalkan Arda Guler dan Kenan Yildiz seja...

news | 10:30 WIB

KPK tegaskan tak akan duplikasi pengusutan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasiona...

news | 07:15 WIB

Roy Suryo dan Dokter Tifa terpaksa menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati usai ditangkap Polda Metro Jaya pada Jum...

news | 06:00 WIB

Pemerintah mempercepat Program BSPS (bedah rumah) dengan target 400 ribu unit di 2026. Simak strategi Menteri PKP Maruar...

news | 14:53 WIB

Produk kopi Indonesia sukses meraup potensi transaksi hingga Rp66 miliar di ajang World of Coffee Bangkok 2026. Pasar Th...

news | 13:42 WIB

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat RUU Perampasan Aset, namun kini keputus...

news | 13:37 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming tiba di Gorontalo untuk membuka PENAS XVII 2026 dan meninjau PSN Bendungan Bulango Ulu ...

news | 12:00 WIB

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Depok selama libur sekolah 2...

news | 11:15 WIB