Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) menjelaskan tujuh strategi Bank Indonesia untuk memperkuat nilai tukar mata uang rupiah dalam jumpa pers di pelataran Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026) malam. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto merestui tujuh strategi taktis Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat nilai tukar rupiah yang sempat melemah (undervalue) dalam beberapa hari terakhir.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026) malam.
"Kami melaporkan kepada Bapak Presiden, dan beliau merestui serta memberikan penguatan terhadap tujuh langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia. Langkah ini dirancang untuk membuat rupiah kembali kuat dan stabil ke depan," ujar Perry dalam jumpa pers.
Berikut adalah rincian tujuh strategi BI yang telah disetujui Presiden Prabowo:
1. Memperkuat Intervensi Pasar Valas
BI akan mengintensifkan intervensi di pasar valuta asing (valas), baik di dalam maupun luar negeri. Perry menegaskan bahwa cadangan devisa Indonesia saat ini sangat memadai untuk menjaga stabilitas nilai tukar. "Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," tegasnya.
2. Mengoptimalkan Arus Modal Masuk (Inflow) lewat SRBI
BI fokus mendorong aliran modal asing masuk ke dalam negeri melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Strategi ini dirancang untuk mengimbangi arus modal keluar (outflow) pada Surat Berharga Negara (SBN) dan pasar saham. "Koordinasi kami dengan Menteri Keuangan memastikan bahwa secara year-to-date (ytd), aliran modal masuk dari portofolio asing masih terjaga positif, sehingga memperkuat rupiah," kata Perry.
3. Koordinasi Fiskal-Moneter untuk Pembelian SBN
BI bersinergi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membeli SBN di pasar sekunder. Hingga saat ini, BI telah membeli SBN senilai Rp123,1 triliun secara year-to-date. BI juga membuka peluang bagi Kemenkeu untuk melakukan pembelian kembali (buyback) surat utang tersebut.
4. Menjaga Likuiditas Perbankan Tetap Longgar
BI bersama Kemenkeu berkomitmen menjaga likuiditas di perbankan dan pasar uang agar tetap longgar demi mendukung perekonomian. Hal ini tercermin dari pertumbuhan uang primer (base money) yang tetap tumbuh dua digit, dengan posisi terakhir mencapai 14,1 persen.
5. Membatasi Pembelian Dolar AS Tanpa Underlying
Untuk menekan spekulasi, BI memperketat batasan pembelian mata uang dolar AS di pasar domestik tanpa aset dasar (underlying asset). Batas maksimal pembelian diturunkan dari semula 100.000 dolar AS menjadi 50.000 dolar AS per orang per bulan.
Bahkan, BI tengah menyiapkan opsi penurunan batas transaksi tanpa dokumen pendukung ini hingga ke angka 25.000 dolar AS per bulan. "Kami persiapkan untuk diturunkan lagi menjadi 25.000 dolar AS. Jadi, pembelian di atas nominal tersebut wajib menyertakan underlying," jelas Perry.
Baca Juga: Polresta Bandara Soetta Usut Kasus Haji Ilegal, Jemaah Bayar hingga Rp250 Juta
6. Membuka Akses Transaksi NDF di Pasar Luar Negeri (Offshore)
BI mengizinkan perbankan domestik untuk aktif melakukan transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore luar negeri. Langkah ini diharapkan mampu menambah pasokan valas di pasar global guna mendukung stabilisasi rupiah.
7. Memperketat Pengawasan Korporasi dan Perbankan
BI meningkatkan pengawasan langsung terhadap aktivitas perbankan dan korporasi yang memiliki volume pembelian dolar AS dalam jumlah tinggi. Langkah ini dijalankan lewat kolaborasi erat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Kami mengirimkan pengawas ke bank-bank korporasi dengan aktivitas pembelian dolar tinggi. Kami berkoordinasi dengan Ketua Dewan Komisioner OJK untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga," pungkas Perry. (Antara)