Gubernur Sultra Desak Perusahaan Tambang Berdayakan UMKM Lokal, Tak Hanya Sekadar MOU

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mendesak perusahaan hilirisasi tambang untuk serius memberdayakan UMKM lokal dan tidak hanya menjadikan MOU sebagai formalitas di atas kertas.

Elara | MataMata.com
Selasa, 05 Mei 2026 | 13:15 WIB
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat diwawancarai di Kolaka, Sulawesi Tenggara. (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat diwawancarai di Kolaka, Sulawesi Tenggara. (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)

Matamata.com - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, meminta seluruh pelaku industri hilirisasi pertambangan di "Bumi Anoa" untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

"Kita berharap pelaku yang bergerak di bidang hilirisasi bisa memberikan kesempatan kepada UMKM, terutama yang ada di daerah sekitar wilayah tambang," ujar Andi Sumangerukka saat ditemui di Kolaka, Selasa (5/5/2026).

Menurut Andi, pemberdayaan UMKM merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Masyarakat di lingkar industri seharusnya merasakan dampak ekonomi langsung dari keberadaan perusahaan tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen nyata melalui Nota Kesepahaman (MOU) yang telah disepakati sebelumnya. Andi menyayangkan jika kesepakatan tersebut hanya menjadi seremonial tanpa implementasi konkret di lapangan.

"Kalau ditanya regulasi, kita lihat dulu cantolannya. Selama ini sudah ada MOU, kita harap itu dilaksanakan. Kadang-kadang MOU hanya sebatas kertas, tapi pelaksanaannya tidak ada," tegasnya.

Arah Kebijakan Fiskal 2027 Selain menyoroti peran industri tambang, Andi Sumangerukka juga memaparkan arah kebijakan fiskal Sultra untuk tahun 2027. Ia menargetkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun ini mampu melahirkan ide solutif yang berbasis kebutuhan masyarakat bawah.

Ia memproyeksikan porsi usulan bottom-up atau aspirasi dari bawah dapat mendominasi postur anggaran hingga mencapai 70 persen. Sementara itu, 30 persen sisanya merupakan kebijakan yang bersifat top-down.

"Kita ingin yang bottom-up ini mengisi 70 persen kebijakan fiskal kita. Dengan begitu, masalah-masalah di akar rumput benar-benar terselesaikan," pungkas Andi. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kemensos siap meluluskan 453 siswa angkatan pertama Sekolah Rakyat tahun ini. Simak target ambisius pemerintah tampung 5...

news | 16:12 WIB

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengumumkan realisasi anggaran revitalisasi sekolah 2026 telah mencapai Rp2,6 triliun. Simak st...

news | 15:08 WIB

Menteri LH Jumhur Hidayat mendorong PSEL Palembang mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari. Proyek yang ditargetkan ra...

news | 15:00 WIB

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak Kemenag memperketat izin dan pengawasan pesantren buntut kasus keker...

news | 14:06 WIB

TNI AD dan Kemenko Pangan resmi berkolaborasi dalam mengelola sampah nasional. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak soroti d...

news | 12:55 WIB

Menag Nasaruddin Umar menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan seksual di pesantren. Kemenag bentuk Satuan P...

news | 12:26 WIB

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat sektor industri pengolahan seperti nikel dan aluminium mendominasi 82,25% pa...

news | 11:56 WIB

Pasar kendaraan listrik (EV) di Indonesia melonjak tajam. Wamenaker Afriansyah Noor tegaskan komitmen Kemnaker siapkan S...

news | 11:46 WIB

KPK terus mendalami kasus korupsi Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. Penyidik kini fokus menelusuri transaksi penu...

news | 09:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto merestui 7 strategi Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat nilai tukar rupiah, termasuk membatas...

news | 08:15 WIB