Konflik Iran AS: China Protes Penyitaan Kapal di Selat Hormuz dan Ancaman Bom Trump

China kecam penyitaan kapal kargo Iran oleh AS di Selat Hormuz. Di tengah ancaman bom Donald Trump, stabilitas energi global terancam. Simak berita selengkapnya.

Elara | MataMata.com
Selasa, 21 April 2026 | 12:02 WIB
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin (20/4). /ANTARA/Desca Lidya Natalia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin (20/4). /ANTARA/Desca Lidya Natalia.

Matamata.com - Pemerintah China melontarkan kecaman keras terhadap tindakan Amerika Serikat (AS) yang menyita kapal kargo Iran di dekat Selat Hormuz. Beijing menilai aksi provokatif tersebut berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan keprihatinannya atas operasi penyergapan paksa yang dilakukan militer AS. Menurutnya, situasi di jalur pelayaran vital tersebut saat ini berada dalam kondisi yang sangat rapuh.

"Kami prihatin atas tindakan penyergapan paksa yang dilakukan AS. Kami berharap pihak terkait dapat menghormati kesepakatan gencatan senjata secara bertanggung jawab dan menghindari tindakan yang memperburuk sengketa," ujar Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin (20/4/2026).

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi bahwa pasukan komando AS telah menaiki dan melumpuhkan sistem navigasi kapal kargo Touska berbendera Iran di Teluk Oman pada Minggu (19/4). AS berdalih kapal tersebut mencoba menghindari blokade laut yang diterapkan Washington.

Guo Jiakun menegaskan bahwa menjamin kelancaran lalu lintas di Selat Hormuz adalah kepentingan internasional. Ia pun menyerukan agar semua pihak kembali ke semangat deeskalasi sesuai dengan empat poin usulan Presiden Xi Jinping.

"Setelah jendela peluang menuju perdamaian terbuka, situasi kondusif perlu diciptakan guna mengakhiri konflik sesegera mungkin," tambahnya.

Ketegangan ini terjadi di tengah masa kritis gencatan senjata dua minggu yang akan berakhir pada 22 April 2026. Alih-alih mereda, Presiden Donald Trump justru memberikan pernyataan provokatif terkait kemungkinan berakhirnya masa gencatan senjata tersebut.

"Banyak bom akan mulai meledak," tegas Trump saat diwawancarai PBS News, Senin (20/4), merujuk pada konsekuensi jika Iran tidak kembali ke meja perundingan.

Meskipun Trump mengklaim telah mengirim delegasi ke Islamabad, Pakistan, pihak Teheran justru menutup pintu dialog. Juru Bicara Kemlu Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan pihaknya tidak memiliki rencana untuk menggelar perundingan baru di bawah tekanan.

"Republik Islam Iran tidak menerima batas waktu atau ultimatum apa pun dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya," tegas Baqaei, Minggu (19/4).

Baca Juga: Kemenag Siapkan 118 Hotel di Madinah, Jamin Layanan Setara bagi Jamaah Haji

Senada dengan Baqaei, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menilai ancaman AS terhadap pelabuhan dan kapal-kapal Iran menunjukkan bahwa Washington tidak serius dalam menempuh jalur diplomasi.

Sebagai informasi, eskalasi ini merupakan kelanjutan dari serangan bersama AS dan Israel ke Teheran pada Februari lalu yang dibalas Iran dengan serangan ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS. Saat ini, blokade maritim AS di Selat Hormuz telah melumpuhkan sekitar 20 persen pasokan minyak dan LNG global, yang memicu kekhawatiran krisis energi dunia. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Indonesia mendorong negara Asia Pasifik menjadi kompas pembangunan global dalam Sidang UNESCAP ke-82 di Bangkok. Simak p...

news | 15:15 WIB

Peneliti BRIN ungkap potensi besar ikan gabus sebagai superfood lokal. Kaya akan albumin untuk penyembuhan luka dan nutr...

news | 14:15 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka menjalani prosesi adat Mansorandak dalam kunjungan perdananya ke Raja Ampat. Simak momen h...

news | 13:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis kepada Penasihat Khusus Pertahanan Jenderal (Purn) Dudung Abdurach...

news | 12:15 WIB

KPK beberkan alasan panggil staf PBNU berinisial SB sebagai saksi kasus korupsi kuota haji yang seret eks Menag Yaqut Ch...

news | 11:30 WIB

Sebanyak 391 jemaah haji Kloter 1 Embarkasi Jakarta resmi diberangkatkan via Bandara Soetta. Simak fasilitas Makkah Rout...

news | 10:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan aturan pajak kendaraan listrik terbaru (Permendagri 11/2026) tidak menambah beban k...

news | 09:30 WIB

Presiden Prabowo terima laporan realisasi investasi kuartal I 2026 sebesar Rp498,79 triliun. Simak rincian sektor dan ne...

news | 08:15 WIB

Kemenag bantah keras isu pemerintah ambil alih uang kas masjid. Thobib Al Asyhar tegaskan narasi yang mencatut Menag Nas...

news | 07:00 WIB

Kemenhut terbitkan Permenhut 6/2026 tentang perdagangan karbon. Aturan ini mempermudah masyarakat lokal dan adat terliba...

news | 06:00 WIB