Rupiah Menguat ke Rp16.780, Menkeu Sebut Bukan Hanya karena Efek Thomas Djiwandono

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan penguatan Rupiah ke Rp16.780 bukan cuma karena terpilihnya Thomas Djiwandono, tapi efektivitas kebijakan BI.

Elara | MataMata.com
Selasa, 27 Januari 2026 | 15:30 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan sambutan dalam acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026) (ANTARA/Bayu Saputra)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan sambutan dalam acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026) (ANTARA/Bayu Saputra)

Matamata.com - Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Selasa (27/1) tidak semata-mata dipengaruhi oleh terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Menurut Purbaya, faktor utama penguatan ini justru berasal dari langkah kebijakan bank sentral yang dinilai semakin efektif dalam mengendalikan nilai tukar di pasar.

"Bukan karena Pak Thomas saja. Memang langkah bank sentral (BI) sudah lebih baik daripada yang sebelumnya saya pikirkan. Kita serahkan semuanya ke bank sentral untuk mengendalikan nilai tukar, dan kita percaya mereka mampu. Dalam waktu sebentar saja rupiah sudah menguat," ujar Purbaya dalam acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026 di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data perdagangan Selasa pagi, nilai tukar rupiah dibuka menguat 2 poin atau 0,01 persen ke level Rp16.780 per dolar AS, dibandingkan posisi sebelumnya di level Rp16.782 per dolar AS.

Faktor Global dan Fiskal Selain faktor domestik, Bendahara Negara ini juga menyoroti sentimen global yang memengaruhi pergerakan mata uang. Ia melihat adanya kecenderungan pelemahan dolar AS dan penguatan yen Jepang melalui upaya kebijakan terkoordinasi (concerted effort) di pasar global.

"Apalagi kalau saya lihat dolar cenderung dilemahkan di pasar global, yen dikuatkan. Kebijakan terkoordinasi seperti itu biasanya berpengaruh ke nilai tukar mata uang lain dalam jangka waktu yang cukup panjang," tambahnya.

Purbaya optimistis rupiah masih memiliki ruang untuk menguat lebih jauh. Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan berkomitmen memastikan program ekonomi berjalan tepat sasaran guna memperkuat fondasi ekonomi nasional.

"Fondasi akan membaik terus ke depan. Investor melihat itu dan mereka masuk ke sini, sehingga rupiah ikut menguat dengan signifikan," tutur Purbaya.

Sebagai informasi, Thomas Djiwandono yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan, baru saja terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031. (Antara)

Baca Juga: Tak Jadi di Bawah Kementerian, DPR Putuskan Polri Tetap Langsung di Bawah Kendali Presiden

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB