Selat Hormuz Ditutup, GCC Desak PBB Jamin Navigasi Maritim Internasional

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan harga energi global.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 03 April 2026 | 07:00 WIB
Selat Hormuz Ditutup, GCC Desak PBB Jamin Navigasi Maritim Internasional

Selat Hormuz Ditutup, GCC Desak PBB Jamin Navigasi Maritim Internasional

matamata.com - Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Mohammed Al-Budaiwi, mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera mengambil langkah nyata dalam melindungi jalur maritim internasional. Desakan ini muncul menyusul lumpuhnya aktivitas pelayaran di Selat Hormuz akibat ketegangan geopolitik yang meningkat.

"Kami menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk memikul tanggung jawab penuh dan melakukan semua langkah yang diperlukan guna melindungi jalur maritim serta memastikan keberlanjutan navigasi internasional yang aman," tegas Al-Budaiwi dalam pertemuan DK PBB, Kamis (2/4/2026) waktu setempat.

Selain isu navigasi, Al-Budaiwi juga menuntut agar negara-negara Teluk dilibatkan secara aktif dalam setiap diskusi atau perjanjian diplomatik dengan Iran. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat stabilitas regional dan mencegah eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah.

Krisis di Selat Hormuz merupakan buntut dari serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Sebagai bentuk balasan, Iran kini memperketat kendali dan memblokade jalur utama pengiriman minyak serta gas dunia tersebut.

Penutupan jalur vital ini mulai berdampak signifikan terhadap produksi dan ekspor energi dari negara-negara Teluk. Secara global, pasar mulai bereaksi dengan kenaikan harga energi yang tajam, mengingat Selat Hormuz adalah urat nadi distribusi minyak dunia ke pasar internasional. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Jombang, Jawa Timur, untuk menghadiri dan membuka secara resmi Muktamar Ke-35 NU d...

news | 15:24 WIB

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mendorong pemda memperkuat pelestarian 729 bahasa daerah di Indonesia agar terhindar dari kepun...

news | 15:30 WIB

Survei DSI Agustus 2026 mencatat 62,4% publik menilai pemerintah Presiden Prabowo Subianto serius memberantas korupsi da...

news | 15:17 WIB

Pimpinan DPR RI berjanji mengesahkan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026. Sufmi Dasco Ahmad bahkan siap mundur dar...

news | 13:30 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Gedung DPR terbuka menerima aspirasi masyarakat sesuai prosedur. Simak mekanismeny...

news | 13:15 WIB