Selat Hormuz Ditutup, GCC Desak PBB Jamin Navigasi Maritim Internasional

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan harga energi global.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 03 April 2026 | 07:00 WIB
Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) Jasem Albudaiwi. (ANTARA/Anadolu/py)

Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) Jasem Albudaiwi. (ANTARA/Anadolu/py)

Matamata.com - Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Mohammed Al-Budaiwi, mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera mengambil langkah nyata dalam melindungi jalur maritim internasional. Desakan ini muncul menyusul lumpuhnya aktivitas pelayaran di Selat Hormuz akibat ketegangan geopolitik yang meningkat.

"Kami menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk memikul tanggung jawab penuh dan melakukan semua langkah yang diperlukan guna melindungi jalur maritim serta memastikan keberlanjutan navigasi internasional yang aman," tegas Al-Budaiwi dalam pertemuan DK PBB, Kamis (2/4/2026) waktu setempat.

Selain isu navigasi, Al-Budaiwi juga menuntut agar negara-negara Teluk dilibatkan secara aktif dalam setiap diskusi atau perjanjian diplomatik dengan Iran. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat stabilitas regional dan mencegah eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah.

Krisis di Selat Hormuz merupakan buntut dari serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Sebagai bentuk balasan, Iran kini memperketat kendali dan memblokade jalur utama pengiriman minyak serta gas dunia tersebut.

Penutupan jalur vital ini mulai berdampak signifikan terhadap produksi dan ekspor energi dari negara-negara Teluk. Secara global, pasar mulai bereaksi dengan kenaikan harga energi yang tajam, mengingat Selat Hormuz adalah urat nadi distribusi minyak dunia ke pasar internasional. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum yang menjerat tig...

news | 15:15 WIB

Iran meluncurkan serangan rudal dan UAV besar-besaran ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di Bahra...

news | 14:15 WIB

Otorita IKN (OIKN) memprioritaskan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada 2026. Simak target pemindahan 4.000 ...

news | 13:15 WIB

Antisipasi krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, Pemerintah Korea Selatan resmi terapkan sistem ganjil-genap kendar...

news | 12:15 WIB

Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk realisasi anggaran pengawasan program prioritas seperti Makan Bergizi ...

news | 11:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi meresmikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kelurahan Donan, Cilacap. Simak fungsinya untuk pe...

news | 10:23 WIB

Presiden Prabowo Subianto berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar Rp173 triliun dari Korea Selatan, mencakup sek...

news | 09:15 WIB

Menaker Yassierli tegaskan aturan WFH satu hari seminggu bagi karyawan swasta per 1 April 2026 hanya bersifat imbauan. S...

news | 08:15 WIB