BGN: Makan Bergizi Gratis Disalurkan Sesuai Hari Sekolah, Libur Dihentikan

matamata.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menyesuaikan dengan jumlah hari kehadiran siswa di sekolah. Distribusi makanan dipastikan berhenti saat siswa memasuki masa libur sekolah.

Pernyataan ini menanggapi usulan efisiensi program MBG melalui pengurangan frekuensi pemberian makan menjadi lima hari dalam sepekan. Langkah tersebut dinilai berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun.

"Khusus untuk anak sekolah, MBG akan disalurkan bila mereka hadir di sekolah. Jika sekolah lima hari, maka mereka mendapatkan MBG lima hari. Jika ada sekolah yang enam hari, maka diberikan enam hari. Berdasarkan data, mayoritas sekolah menerapkan lima hari sekolah," ujar Dadan melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Dadan menekankan bahwa pada tahun 2026, BGN fokus pada peningkatan kualitas program sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Peningkatan kualitas ini juga menjadi strategi untuk menjaga efektivitas dan efisiensi program di lapangan.

Mekanisme penyaluran MBG dilakukan dalam bentuk makanan segar siap santap yang dikirim langsung ke lokasi penerima manfaat berdasarkan data yang terverifikasi.

"Penerima kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan menerima melalui posyandu atau dikirim ke rumah. Untuk siswa, dikirim ke sekolah masing-masing, sedangkan santri ke pondok pesantren. Jika libur, maka penyaluran MBG berhenti," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa penyesuaian hari operasional program MBG dapat menghemat anggaran negara secara signifikan.

Menurut Menkeu, rencana pengurangan hari pemberian dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan merupakan bentuk respons BGN terhadap kondisi ekonomi global yang dinamis.

"Kepala BGN menyampaikan ada potensi efisiensi cukup besar, bisa mencapai Rp40 triliun setahun dengan penyesuaian tersebut," ujar Menkeu Purbaya. (Antara)

Baca Juga: Setjen DPR RI Batasi Penggunaan Listrik dan Jatah BBM Pejabat demi Efisiensi