Sekolah Elit Tolak Makan Siang Gratis? BGN: Tidak Masalah, Alihkan ke yang Lebih Membutuhkan!

Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersifat sukarela. Sekolah elit diperbolehkan menolak, bantuan akan dialihkan ke warga yang lebih membutuhkan.

Elara | MataMata.com
Senin, 26 Januari 2026 | 10:30 WIB
Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang (tengah) pada pertemuan bersama kepala SPPG se-Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (26/1/2026). ANTARA/HO-BGN.

Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang (tengah) pada pertemuan bersama kepala SPPG se-Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (26/1/2026). ANTARA/HO-BGN.

Matamata.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tidak akan memaksa sekolah maupun siswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN menegaskan kepada seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah agar tetap mengedepankan prinsip sukarela dalam penyaluran bantuan gizi tersebut.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan bahwa pihaknya menghargai keputusan sekolah, terutama sekolah elit yang merasa siswanya sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

"Para kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG karena siswanya berasal dari keluarga mampu, ya tidak apa-apa," ujar Nanik dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Bukan Indikator Ketidakpatuhan Pernyataan ini merespons keluhan kepala SPPG di Kabupaten Banyuwangi yang kesulitan mengajak sekolah-sekolah elit dengan ribuan siswa untuk bergabung dalam program MBG. Nanik menegaskan bahwa penolakan sebuah sekolah bukan berarti lembaga tersebut tidak mendukung program pemerintah.

"Tidak boleh ada intimidasi. Seolah-olah sekolah yang tidak mau menerima MBG dianggap tidak menyukseskan program pemerintah. Tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun dari kami," tegasnya.

Meski visi utama pemerintah adalah memberikan kecukupan gizi bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali, BGN menyadari adanya skala prioritas di lapangan.

Alihkan ke Kelompok Rentan Nanik menyarankan agar jajaran SPPG di daerah lebih proaktif memetakan wilayah untuk mencari penerima manfaat yang jauh lebih membutuhkan daripada sekolah elit. Fokus sasaran dapat dialihkan ke pesantren kecil, anak putus sekolah, hingga anak jalanan di usia sekolah.

"Masih banyak yang belum menerima MBG padahal mereka sangat membutuhkan. Selain anak-anak, sasar juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah masing-masing," pungkas Nanik.

Dengan kebijakan ini, BGN berharap distribusi Program Makan Bergizi Gratis dapat lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang memiliki kerentanan gizi paling tinggi. (Antara)

Baca Juga: Gakkum Kemenhut Gagalkan Penyelundupan 544 Batang Kayu Ilegal di Makassar

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB