Istana Ungkap Esensi 'Prabowonomics': Fokus pada Kedaulatan dan Swasembada Strategis

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan konsep "Prabowonomics" yang akan dipaparkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya di World Economic Forum (WEF) 2026. Konsep tersebut menitikberatkan pada kedaulatan dan kema

Elara | MataMata.com
Kamis, 22 Januari 2026 | 17:15 WIB
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ditemui di di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/1/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ditemui di di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/1/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Matamata.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan konsep "Prabowonomics" yang akan dipaparkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya di World Economic Forum (WEF) 2026. Konsep tersebut menitikberatkan pada kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional.

"Makna penting dari Prabowonomics adalah kedaulatan atau kemandirian ekonomi," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa Prabowonomics merupakan tema besar yang mencakup stabilitas ekonomi nasional agar tetap tangguh menghadapi tantangan global. Selain itu, konsep ini mendorong kemandirian penuh di sektor strategis, khususnya pangan dan energi.

"Termasuk kemandirian dalam hal pangan dan energi. Selama ini istilah yang kita gunakan adalah swasembada pangan maupun energi. Itu bagian dari fondasi ketahanan ekonomi kita," lanjutnya.

Panggung Perdana Setelah 10 Tahun Absen Kehadiran Presiden Prabowo di Davos, Swiss, menandai kembalinya kepemimpinan tertinggi Indonesia di ajang WEF setelah absen selama 10 tahun. Terakhir kali Presiden Indonesia hadir di forum tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011.

Berdasarkan jadwal resmi WEF, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato khusus (special address) pada pukul 14.00 waktu setempat (CET) atau pukul 20.00 WIB.

Dalam sesi yang sama, Presiden Prabowo dijadwalkan berpidato setelah Presiden Israel Isaac Herzog, PM Yunani Kyriakos Mitsotakis, dan Presiden Finlandia Alexander Stubb. Sementara itu, Presiden Suriah Ahmad Al Sharaa akan menjadi pembicara setelah sesi Prabowo berakhir.

Terkait agenda pertemuan bilateral di sela-sela forum, pihak Istana masih melakukan koordinasi. "Kami belum tahu (kepastian pertemuan bilateral), nanti kami coba cek lagi," pungkas Prasetyo.

World Economic Forum (WEF) sendiri merupakan organisasi non-pemerintah dan think tank dunia yang berbasis di Swiss. Sejak 1971, forum ini menjadi wadah bagi para pemimpin dunia, akademisi, dan praktisi untuk merumuskan solusi atas tantangan ekonomi global. (Antara)

Baca Juga: Mahasiswa Indonesia di Swiss Harapkan Kunjungan Presiden Prabowo di WEF 2026 Tarik Investasi Global

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum yang menjerat tig...

news | 15:15 WIB