MK Perjelas Perlindungan Hukum Wartawan: Sengketa Harus Lewat Dewan Pers Dahulu

matamata.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memperjelas makna "perlindungan hukum" bagi wartawan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Melalui putusan terbaru, MK menegaskan bahwa wartawan yang sedang menjalankan profesinya tidak dapat langsung dijerat sanksi pidana maupun perdata sebelum mekanisme sengketa di Dewan Pers tuntas.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan Pasal 8 UU Pers bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat jika tidak dimaknai sebagai perlindungan yang mencakup penerapan restorative justice.

Artinya, sanksi hukum hanya bisa menjadi langkah terakhir jika mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, dan penilaian Kode Etik Jurnalistik di Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan.

Sebelumnya, Pasal 8 UU Pers hanya berbunyi singkat: "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum." MK menilai rumusan tersebut terlalu abstrak dan bersifat dekoratif, sehingga rentan memicu kriminalisasi terhadap karya jurnalistik.

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menjelaskan bahwa tanpa pemaknaan yang konkret, norma tersebut berpotensi langsung menjerat wartawan tanpa melalui prosedur khusus yang diatur dalam UU Pers.

“Pemaknaan ini harus memastikan bahwa tindakan hukum terhadap wartawan wajib mengedepankan mekanisme dan prinsip perlindungan pers,” tegas Guntur.

Mahkamah menggarisbawahi bahwa wartawan memiliki posisi rentan karena aktivitasnya sering bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan afirmatif ini dipandang bukan sebagai keistimewaan, melainkan instrumen keadilan substantif.

Putusan ini lahir dari permohonan yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) dan seorang jurnalis media nasional, Rizky Suryarandika. Meski dikabulkan, putusan ini tidak bulat.

Baca Juga: Isu Pilkada Dipilih DPRD Berakhir, Dasco: Tak Ada Revisi UU Pilkada Tahun Ini!

Tiga Hakim Konstitusi, yakni Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dan menilai permohonan tersebut seharusnya ditolak. (Antara)