Pecah Telur Sejak 2014! Margin Bulog Naik Jadi 7 Persen demi Beras Satu Harga

Pemerintah tetapkan margin fee Bulog 7 persen untuk perkuat distribusi pangan dan kebijakan beras satu harga. Simak penjelasan Dirut Bulog di sini.

Elara | MataMata.com
Selasa, 13 Januari 2026 | 09:15 WIB
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) bidang pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di Jakarta, Senin (12/1/2026). ANTARA/HO-Humas Bulog

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) bidang pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di Jakarta, Senin (12/1/2026). ANTARA/HO-Humas Bulog

Matamata.com - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa penetapan margin fee sebesar 7 persen oleh pemerintah akan menjadi instrumen vital untuk memperkuat layanan publik dan distribusi beras nasional.

Langkah ini diambil guna menjaga ketahanan pangan serta menjamin keterjangkauan harga di tingkat masyarakat.

Rizal menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar bagi Bulog. "Margin fee ini bukan semata-mata keuntungan, melainkan instrumen untuk memperkuat layanan publik Bulog dan memastikan distribusi beras yang adil ke seluruh pelosok negeri," ujar Rizal di Jakarta, Senin (12/1).

Ia menjelaskan bahwa tambahan margin tersebut akan dialokasikan untuk revitalisasi aset, penguatan infrastruktur logistik pascapanen, serta peningkatan efisiensi distribusi.

Skema ini juga disetarakan dengan penugasan BUMN strategis lainnya yang mendapatkan margin dalam menjalankan mandat negara.

Sebelumnya, pemerintah secara resmi menyepakati penetapan margin fee penugasan Bulog sebesar 7 persen dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Keputusan ini mengevaluasi aturan lama sejak 2014 yang menetapkan margin hanya Rp50 per kilogram—angka yang dianggap tidak lagi memadai untuk menutup biaya operasional saat ini.

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui perhitungan matang bersama Menteri Keuangan dan BPKP. Meski sempat muncul usulan 10 persen, pemerintah akhirnya menyepakati angka 7 persen.

“Margin ini utamanya untuk menjamin pelaksanaan kebijakan beras satu harga di seluruh Indonesia. Jika hanya Rp50 per kilogram, biaya operasional dasar pun sering kali tidak tertutup, terutama untuk distribusi ke wilayah dengan tantangan geografis berat,” jelas Zulhas.

Dengan ruang finansial yang lebih sehat, Bulog diharapkan mampu bergerak lebih fleksibel dalam mendukung swasembada pangan dan stabilisasi harga beras. Rizal menambahkan, Bulog tetap berkomitmen menjadi garda terdepan dalam melindungi petani sekaligus menjaga kedaulatan pangan nasional secara berkelanjutan. (Antara)

Baca Juga: Dukung Program Makan Bergizi Gratis, 35 Kampung Nelayan Modern Rampung Januari Ini!

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum yang menjerat tig...

news | 15:15 WIB

Iran meluncurkan serangan rudal dan UAV besar-besaran ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di Bahra...

news | 14:15 WIB

Otorita IKN (OIKN) memprioritaskan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada 2026. Simak target pemindahan 4.000 ...

news | 13:15 WIB

Antisipasi krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, Pemerintah Korea Selatan resmi terapkan sistem ganjil-genap kendar...

news | 12:15 WIB

Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk realisasi anggaran pengawasan program prioritas seperti Makan Bergizi ...

news | 11:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi meresmikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kelurahan Donan, Cilacap. Simak fungsinya untuk pe...

news | 10:23 WIB

Presiden Prabowo Subianto berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar Rp173 triliun dari Korea Selatan, mencakup sek...

news | 09:15 WIB

Menaker Yassierli tegaskan aturan WFH satu hari seminggu bagi karyawan swasta per 1 April 2026 hanya bersifat imbauan. S...

news | 08:15 WIB

Malaysia resmi berlakukan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026 demi hemat BBM. Simak perbandingannya dengan k...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo tiba di Jakarta usai lawatan ke Jepang & Korsel. Membawa komitmen investasi Rp380 triliun dan 10 MoU st...

news | 06:00 WIB