Zulhas: Penurunan Harga Pupuk Bersubsidi 20 Persen Adalah Sejarah Baru bagi Petani

Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% sebagai sejarah baru. Simak skema efisiensi Mentan Amran Sulaiman di sini.

Elara | MataMata.com
Selasa, 13 Januari 2026 | 07:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kiri), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto (tengah) usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Jakarta, Senin (12/1/2026). ANTARA/HO-Kementan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kiri), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto (tengah) usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Jakarta, Senin (12/1/2026). ANTARA/HO-Kementan

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menilai terobosan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sebagai sejarah baru di sektor pertanian Indonesia.

Kebijakan ini dinilai luar biasa karena harga turun signifikan tanpa menambah beban anggaran negara.

"Baru pertama kali terjadi selama pemerintahan Republik Indonesia, harga pupuk bersubsidi turun. Turunnya tidak sedikit, mencapai 20 persen," ujar Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Jakarta, Senin (12/1).

Zulhas memberikan apresiasi tinggi kepada Mentan Amran Sulaiman dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) atas reformasi tata kelola yang dilakukan. Ia menyebut langkah ini sebagai kabar gembira yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

Menurut Zulhas, penurunan harga ini merupakan hasil dari pembenahan sistem dan regulasi yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Sebagai contoh, harga pupuk Urea bersubsidi kemasan 50 kilogram yang sebelumnya Rp112.500, kini turun menjadi sekitar Rp90.000. Penurunan ini berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi.

"Pemerintah tetap mempertahankan besaran subsidi, namun sistemnya diubah dari cost plus menjadi market to market. Dengan efisiensi ini, harga bisa turun tanpa membebani APBN," jelasnya.

Selain penurunan harga, reformasi kebijakan ini diproyeksikan mampu mendorong pembangunan hingga tujuh pabrik pupuk baru dalam lima tahun ke depan. Zulhas optimistis perubahan skema ini akan meningkatkan daya saing industri pupuk nasional.

"Kalau cara membangunnya seperti ini, Indonesia akan maju. Harga pupuk turun, petani untung, dan industri pupuk bisa berkembang," tegas Zulhas.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk merevitalisasi sektor pupuk. Penurunan harga secara resmi tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025.

Baca Juga: Kasus Korupsi Chromebook: Pihak Nadiem Makarim Bakal Seret Google ke Persidangan Tipikor

"Ini adalah tonggak sejarah. Presiden memerintahkan agar pupuk sampai ke petani dengan harga terjangkau. Kami menindaklanjuti dengan memangkas rantai distribusi dan merevitalisasi industri, sehingga harga bisa turun 20 persen tanpa menambah subsidi APBN," pungkas Amran.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum yang menjerat tig...

news | 15:15 WIB

Iran meluncurkan serangan rudal dan UAV besar-besaran ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di Bahra...

news | 14:15 WIB

Otorita IKN (OIKN) memprioritaskan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada 2026. Simak target pemindahan 4.000 ...

news | 13:15 WIB

Antisipasi krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, Pemerintah Korea Selatan resmi terapkan sistem ganjil-genap kendar...

news | 12:15 WIB

Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk realisasi anggaran pengawasan program prioritas seperti Makan Bergizi ...

news | 11:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi meresmikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kelurahan Donan, Cilacap. Simak fungsinya untuk pe...

news | 10:23 WIB

Presiden Prabowo Subianto berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar Rp173 triliun dari Korea Selatan, mencakup sek...

news | 09:15 WIB

Menaker Yassierli tegaskan aturan WFH satu hari seminggu bagi karyawan swasta per 1 April 2026 hanya bersifat imbauan. S...

news | 08:15 WIB

Malaysia resmi berlakukan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026 demi hemat BBM. Simak perbandingannya dengan k...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo tiba di Jakarta usai lawatan ke Jepang & Korsel. Membawa komitmen investasi Rp380 triliun dan 10 MoU st...

news | 06:00 WIB