Kasus Korupsi Chromebook: Pihak Nadiem Makarim Bakal Seret Google ke Persidangan Tipikor

Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, mempertimbangkan untuk menghadirkan pihak Google sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Elara | MataMata.com
Senin, 12 Januari 2026 | 16:54 WIB
Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim bersiap meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang lanjutan dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim bersiap meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang lanjutan dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Matamata.com - Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, mempertimbangkan untuk menghadirkan pihak Google sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Langkah ini diambil untuk mengklarifikasi tudingan jaksa mengenai aliran dana dan investasi yang disebut-sebut berkaitan dengan keuntungan pribadi Nadiem.

"Tentunya ini penting sekali karena Google adalah pihak yang selalu disebut memberikan keuntungan kepada Nadiem. Google sendiri sudah menyampaikan pernyataan resmi mereka," ujar penasihat hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, dalam wawancara usai agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (12/1/2026).

Ari menegaskan bahwa surat resmi dari Google yang sebelumnya dibacakan di persidangan menunjukkan tidak adanya niat jahat (mens rea) dalam peran perusahaan tersebut pada proyek digitalisasi pendidikan ini.

Bantah Aliran Dana Investasi Terkait dakwaan jaksa mengenai aliran dana Rp809 miliar, Ari membantah uang tersebut mengalir ke rekening pribadi kliennya sebagai keuntungan korupsi. Ia menyebut investasi Google di GoTo murni urusan korporasi.

"Dana investasi itu kembali seutuhnya ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB). Catatannya jelas dan tidak bisa direkayasa. Tidak ada hubungannya dengan Google maupun kementerian," tegas Ari.

Dalam perkara ini, Nadiem didakwa melakukan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada periode 2019-2022. Jaksa menyebut perbuatan tersebut merugikan keuangan negara hingga Rp2,18 triliun.

Dakwaan merinci kerugian negara terdiri dari Rp1,56 triliun dari program digitalisasi pendidikan dan sekitar Rp621,39 miliar dari pengadaan CDM yang dinilai tidak bermanfaat.

Terkait LHKPN Rp5,59 Triliun Jaksa menduga Nadiem menerima Rp809,59 miliar melalui PT Gojek Indonesia, yang sumber dananya disebut berasal dari investasi Google di PT AKAB. Jaksa juga menyoroti lonjakan kekayaan Nadiem dalam LHKPN tahun 2022, di mana ia tercatat memiliki surat berharga senilai Rp5,59 triliun.

Nadiem didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini, Nadiem didakwa bersama tiga orang lainnya, yakni Ibrahim Arief, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih, serta satu tersangka yang masih buron, Jurist Tan. (Antara)

Baca Juga: Kunjungan Prabowo ke Kalsel: Hambatan Lahan Sekolah Rakyat Langsung Beres!

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyita aset kripto Iran senilai Rp17,8 triliun. Menkeu AS Scott Bessent sebut siap inca...

news | 16:39 WIB

PBNU meminta masyarakat tidak memberi stigma negatif pada institusi pondok pesantren akibat kasus kekerasan seksual oleh...

news | 16:29 WIB

Gedung Putih menegaskan Presiden AS Donald Trump hanya akan menerima kesepakatan nuklir dengan Iran yang menguntungkan A...

news | 15:00 WIB

Menhan AS Pete Hegseth beri peringatan keras ke China di Shangri-La Dialogue. AS siap gelontorkan anggaran militer Rp26....

news | 14:57 WIB

Megawati Soekarnoputri diperkirakan hadir dalam Puncak Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di Gedung Pancasila. ...

news | 14:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto tiba di Jakarta usai kunjungan kenegaraan ke Prancis. Indonesia sukses kantongi 4 kesepakatan ...

news | 14:11 WIB

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta mengungkap dua modus utama yang kerap digunakan calon jamaah haji nonp...

news | 13:59 WIB

Ratusan warga Teheran, Iran, konsisten turun ke jalan selama hampir 90 hari. Mereka menegaskan dukungan penuh pada pemer...

news | 13:53 WIB

Bareskrim Polri sidik dugaan manipulasi data ekspor (under invoicing) sawit oleh PT MMS. Kantor di Jakarta Utara dan gud...

news | 11:15 WIB

Iran menegaskan kesepakatan final dengan Amerika Serikat (AS) terganjal tuntutan berlebihan dari Washington. Simak krono...

news | 09:52 WIB