PM Anwar Ibrahim Tegaskan Larangan Kekerasan di Gaza Pascapertemuan Trump-Netanyahu

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memberikan respons terkait pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berlangsung di Florida, AS, pada Senin (29/12).

Elara | MataMata.com
Selasa, 30 Desember 2025 | 15:30 WIB
Photo file: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. (ANTARA/HO-YouTube Parlimen Malaysia)

Photo file: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. (ANTARA/HO-YouTube Parlimen Malaysia)

Matamata.com - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memberikan respons terkait pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berlangsung di Florida, AS, pada Senin (29/12).

Dalam pernyataan resmi di Putrajaya pada Selasa (30/12), Anwar menekankan bahwa setelah pertemuan tersebut, tidak boleh ada lagi kekerasan yang terjadi di Gaza dengan alasan apa pun.

“Saya mencatat diskusi terbaru yang diadakan di Florida, yang bertujuan membahas fase berikutnya dari proses perdamaian. Mari kita tegaskan, tidak boleh ada kembalinya kekerasan berskala besar,” tegas Anwar.

Anwar mengingatkan bahwa berlanjutnya kekerasan di Gaza akan memberikan dampak yang sangat berat bagi warga sipil. Hal tersebut dinilai akan semakin memperburuk prospek perdamaian yang saat ini masih dalam kondisi rapuh.

Menurutnya, Israel harus dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan kewajibannya sesuai dengan hukum internasional.

Selain isu kekerasan, Anwar juga menyatakan posisi Malaysia yang sejalan dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam menolak pengakuan Israel terhadap wilayah Somaliland.

“Kami menyatakan penolakan tegas terhadap setiap upaya untuk menggunakan Somaliland atau wilayah lainnya sebagai tujuan pemindahan paksa atau pengusiran rakyat Palestina dari Gaza,” ujar Anwar.

Ia menambahkan bahwa gagasan pemindahan paksa tersebut melanggar hukum internasional dan prinsip kemanusiaan.

"Gagasan semacam itu sepenuhnya dan sama sekali tidak dapat diterima, melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan, serta hanya akan melanggengkan ketidakadilan—alih-alih berkontribusi pada perdamaian,” tambahnya.

Sebagai penutup, Anwar menegaskan komitmen Malaysia untuk menolak segala bentuk tindakan yang berpotensi merusak tatanan hukum internasional. (Antara)

Baca Juga: PSSI Rampungkan Proses Pemilihan Pelatih Timnas Indonesia, Nama Segera Diumumkan

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi garam nasional pada tahun 2025 mencapai sekitar 1 juta ton. J...

news | 17:11 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa percepatan pemulihan pasca-bencana banjir dan tanah longsor di P...

news | 16:15 WIB

Wakil Ketua Umum I PSSI, Zainudin Amali, mengungkapkan bahwa seluruh proses pemilihan pelatih baru tim nasional Indonesi...

news | 13:30 WIB

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan pemerintah tengah melaku...

news | 12:30 WIB

Pemerintah menetapkan target pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton untuk tahun 2026. Langkah ini ...

news | 11:15 WIB

Fase penjualan tiket melalui sistem undian acak (Random Selection Draw) untuk Piala Dunia 2026 berhasil memecahkan rekor...

news | 10:00 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengelolaan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturaden yang t...

news | 09:00 WIB

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini menjadi momentum penting untuk mem...

news | 08:15 WIB

Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid, memberikan klarifikasi terkait pertemuan empa...

news | 07:00 WIB

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa alokasi belanja subsidi dan bantuan sosial (bansos)...

news | 18:37 WIB