Di Sidang PBB, Rusia Tegaskan Israel Tak Lagi Punya Alasan Blokade Pintu Rafah

Rusia mendesak Israel di Dewan Keamanan PBB untuk segera membuka akses Rafah sepenuhnya dan mempertanyakan detail pasukan internasional AS di Gaza.

Elara | MataMata.com
Kamis, 29 Januari 2026 | 10:45 WIB
Sebuah truk kembali ke Mesir dari Jalur Gaza melalui penyeberangan Rafah, Palestina (30/11/2023). ANTARA/Xinhua/Sui Xiankai/aa.

Sebuah truk kembali ke Mesir dari Jalur Gaza melalui penyeberangan Rafah, Palestina (30/11/2023). ANTARA/Xinhua/Sui Xiankai/aa.

Matamata.com - Pemerintah Rusia menegaskan bahwa Israel tidak lagi memiliki alasan untuk menghalangi pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir. Desakan ini disampaikan oleh Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Rabu (28/1/2026).

Nebenzia menyatakan, dengan telah dipulangkannya jenazah sandera terakhir dari Jalur Gaza, otoritas Israel tidak lagi memiliki dasar untuk menunda kewajiban kemanusiaan terhadap penduduk Palestina.

"Ini termasuk kebutuhan untuk membuka kembali sepenuhnya penyeberangan Rafah, yang baru diumumkan pada 26 Januari, atau tiga setengah bulan setelah perjanjian gencatan senjata tercapai," kata Nebenzia.

Selain menuntut pembukaan jalur logistik kemanusiaan, Rusia juga mempertanyakan rencana Amerika Serikat terkait pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di Jalur Gaza. ISF merupakan bagian dari rencana perdamaian yang diusulkan oleh pihak AS.

"Kami masih menunggu rincian lebih lanjut dari pihak Amerika mengenai prospek penempatan ISF di sektor tersebut, termasuk komposisi, jumlah, hingga mandat dari misi ini," tambah Nebenzia.

Berdasarkan rencana perdamaian AS yang terdiri dari 20 poin, fase kedua mengatur penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Gaza. Langkah tersebut akan diikuti dengan pengerahan pasukan ISF dan pembentukan struktur pemerintahan baru, termasuk Dewan Perdamaian yang melibatkan pengaruh kepemimpinan global.

Rusia menekankan bahwa transparansi dalam mandat pasukan internasional sangat krusial untuk menjamin stabilitas jangka panjang dan pemulihan hak-hak sipil di Jalur Gaza pasca-konflik. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo meminta pemudik hubungi Hotline 110 jika ada gangguan keamanan. Polri juga gunakan S...

news | 14:52 WIB

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa s...

news | 14:49 WIB

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia menegaskan posisi Saudi yang memilih jalur diplomasi dalam konflik Timur Tengah dan men...

news | 12:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi keras kepada para pengusaha batu bara dan minyak sawit mentah (Crude Palm...

news | 07:00 WIB

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan kondisi ketahanan pangan nasional yang menguat signifikan kepa...

news | 06:45 WIB

Ahli forensik Rismon Sianipar mengakui keaslian ijazah Jokowi dan Gibran setelah penelitian 3 bulan. Ia mengajak Roy Sur...

news | 16:38 WIB

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menerima kunjungan Director of Public Policy Meta untuk Asia Te...

news | 16:34 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan defisit APBN 2026 bisa tembus di atas 3 persen PDB akibat lonjakan harga miny...

news | 14:15 WIB

Momen hangat Wapres Gibran Rakabuming memeluk Rismon Sianipar di Istana usai permohonan maaf terkait isu ijazah Jokowi. ...

news | 13:15 WIB

KPK ungkap modus Gus Alex (Stafsus Menag) yang arahkan pejabat Kemenag longgarkan aturan haji T0. Kerugian negara mencap...

news | 12:00 WIB