Di Sidang PBB, Rusia Tegaskan Israel Tak Lagi Punya Alasan Blokade Pintu Rafah

Rusia mendesak Israel di Dewan Keamanan PBB untuk segera membuka akses Rafah sepenuhnya dan mempertanyakan detail pasukan internasional AS di Gaza.

Elara | MataMata.com
Kamis, 29 Januari 2026 | 10:45 WIB
Sebuah truk kembali ke Mesir dari Jalur Gaza melalui penyeberangan Rafah, Palestina (30/11/2023). ANTARA/Xinhua/Sui Xiankai/aa.

Sebuah truk kembali ke Mesir dari Jalur Gaza melalui penyeberangan Rafah, Palestina (30/11/2023). ANTARA/Xinhua/Sui Xiankai/aa.

Matamata.com - Pemerintah Rusia menegaskan bahwa Israel tidak lagi memiliki alasan untuk menghalangi pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir. Desakan ini disampaikan oleh Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Rabu (28/1/2026).

Nebenzia menyatakan, dengan telah dipulangkannya jenazah sandera terakhir dari Jalur Gaza, otoritas Israel tidak lagi memiliki dasar untuk menunda kewajiban kemanusiaan terhadap penduduk Palestina.

"Ini termasuk kebutuhan untuk membuka kembali sepenuhnya penyeberangan Rafah, yang baru diumumkan pada 26 Januari, atau tiga setengah bulan setelah perjanjian gencatan senjata tercapai," kata Nebenzia.

Selain menuntut pembukaan jalur logistik kemanusiaan, Rusia juga mempertanyakan rencana Amerika Serikat terkait pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di Jalur Gaza. ISF merupakan bagian dari rencana perdamaian yang diusulkan oleh pihak AS.

"Kami masih menunggu rincian lebih lanjut dari pihak Amerika mengenai prospek penempatan ISF di sektor tersebut, termasuk komposisi, jumlah, hingga mandat dari misi ini," tambah Nebenzia.

Berdasarkan rencana perdamaian AS yang terdiri dari 20 poin, fase kedua mengatur penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Gaza. Langkah tersebut akan diikuti dengan pengerahan pasukan ISF dan pembentukan struktur pemerintahan baru, termasuk Dewan Perdamaian yang melibatkan pengaruh kepemimpinan global.

Rusia menekankan bahwa transparansi dalam mandat pasukan internasional sangat krusial untuk menjamin stabilitas jangka panjang dan pemulihan hak-hak sipil di Jalur Gaza pasca-konflik. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa beri peringatan keras ke pejabat Bea Cukai untuk sikat barang ilegal demi selamatkan industr...

news | 09:30 WIB

Presiden Prabowo instruksikan Menteri ATR hentikan alih fungsi sawah. Simak aturan baru perlindungan lahan LP2B dan targ...

news | 08:15 WIB

Kemlu RI pastikan 38 WNI di Benggala Barat, India, aman dari wabah virus Nipah. Otoritas bandara Indonesia perketat skri...

news | 07:15 WIB

Paspampres mengklarifikasi video viral anggotanya yang diprotes warga di London saat mengawal Presiden Prabowo. Simak pe...

news | 06:00 WIB

Danantara Indonesia targetkan laba BUMN capai Rp350 triliun pada 2026. Simak strategi konsolidasi 1.068 BUMN menjadi 221...

news | 20:49 WIB

Presiden Prabowo instruksikan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk tingkatkan cadangan energi nasional jadi 3 bulan dan pan...

news | 20:18 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan Perpres kenaikan gaji hakim ad hoc tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo. Si...

news | 19:15 WIB

Indonesia gandeng WEF dan OceanX gelar Ocean Impact Summit 2026 di Bali. Ajang ini jadi langkah strategis Indonesia jadi...

news | 18:00 WIB

Mensos Saifullah Yusuf jamin pemanfaatan tenda darurat dan dapur umum bagi korban bencana di Sumatera berlanjut hingga h...

news | 17:30 WIB

Sepanjang 2025, KPK gelar 11 OTT dan tetapkan 116 tersangka korupsi. Nama Gubernur Riau hingga mantan Wamenaker masuk da...

news | 10:15 WIB