Di Sidang PBB, Rusia Tegaskan Israel Tak Lagi Punya Alasan Blokade Pintu Rafah

Rusia mendesak Israel di Dewan Keamanan PBB untuk segera membuka akses Rafah sepenuhnya dan mempertanyakan detail pasukan internasional AS di Gaza.

Elara | MataMata.com
Kamis, 29 Januari 2026 | 10:45 WIB
Sebuah truk kembali ke Mesir dari Jalur Gaza melalui penyeberangan Rafah, Palestina (30/11/2023). ANTARA/Xinhua/Sui Xiankai/aa.

Sebuah truk kembali ke Mesir dari Jalur Gaza melalui penyeberangan Rafah, Palestina (30/11/2023). ANTARA/Xinhua/Sui Xiankai/aa.

Matamata.com - Pemerintah Rusia menegaskan bahwa Israel tidak lagi memiliki alasan untuk menghalangi pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir. Desakan ini disampaikan oleh Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Rabu (28/1/2026).

Nebenzia menyatakan, dengan telah dipulangkannya jenazah sandera terakhir dari Jalur Gaza, otoritas Israel tidak lagi memiliki dasar untuk menunda kewajiban kemanusiaan terhadap penduduk Palestina.

"Ini termasuk kebutuhan untuk membuka kembali sepenuhnya penyeberangan Rafah, yang baru diumumkan pada 26 Januari, atau tiga setengah bulan setelah perjanjian gencatan senjata tercapai," kata Nebenzia.

Selain menuntut pembukaan jalur logistik kemanusiaan, Rusia juga mempertanyakan rencana Amerika Serikat terkait pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di Jalur Gaza. ISF merupakan bagian dari rencana perdamaian yang diusulkan oleh pihak AS.

"Kami masih menunggu rincian lebih lanjut dari pihak Amerika mengenai prospek penempatan ISF di sektor tersebut, termasuk komposisi, jumlah, hingga mandat dari misi ini," tambah Nebenzia.

Berdasarkan rencana perdamaian AS yang terdiri dari 20 poin, fase kedua mengatur penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Gaza. Langkah tersebut akan diikuti dengan pengerahan pasukan ISF dan pembentukan struktur pemerintahan baru, termasuk Dewan Perdamaian yang melibatkan pengaruh kepemimpinan global.

Rusia menekankan bahwa transparansi dalam mandat pasukan internasional sangat krusial untuk menjamin stabilitas jangka panjang dan pemulihan hak-hak sipil di Jalur Gaza pasca-konflik. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pemerintah kucurkan Rp57 miliar untuk 122 program riset kampus melalui Program Bestari Saintek 2026. Fokus pada pangan, ...

news | 16:08 WIB

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada energi paling lambat tahun 2029. Selain energi, Peme...

news | 15:15 WIB

Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan jumlah komisi DPR jadi acuan ambang batas parlemen. Simak skema 13 kursi untuk ...

news | 14:30 WIB

PT KAI mengonfirmasi jumlah korban meninggal dunia insiden Stasiun Bekasi Timur bertambah menjadi 16 orang. Simak update...

news | 13:51 WIB

Presiden Prabowo Subianto menargetkan perbaikan 288 ribu sekolah hingga 2028 dan digitalisasi ruang kelas dengan smart b...

news | 13:03 WIB

Kemenkum tegaskan penggunaan lagu tema ajang olahraga untuk nobar dan konten digital wajib miliki lisensi. Simak aturan ...

news | 11:45 WIB

Kemen Ekraf berkolaborasi dengan TikTok Shop dan Tokopedia dalam program STARt x Genmatic untuk mendigitalisasi 1.200 UM...

news | 09:55 WIB

Kemenkum tegaskan larangan pembajakan siaran olahraga dan siap ambil langkah hukum tegas bagi pelanggar individu maupun ...

news | 09:15 WIB

Menhub Dudy Purwagandhi menegaskan kecelakaan kereta di Bekasi Timur yang menewaskan 15 orang menjadi momentum evaluasi ...

news | 07:15 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon umumkan peringatan 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassari masuk agenda UNESCO. Simak rencana pe...

news | 06:00 WIB