Denmark Peringatkan AS: Upaya Rebut Greenland Bisa Jadi Lonceng Kematian NATO

Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, memberikan peringatan keras bahwa setiap upaya Amerika Serikat (AS) untuk menguasai Greenland secara paksa akan menjadi "lonceng kematian" bagi aliansi militer NATO.

Elara | MataMata.com
Kamis, 15 Januari 2026 | 16:10 WIB
Ilustrasi - Rumah-rumah warga di Greenland. ANTARA/Anadolu/py/pri.

Ilustrasi - Rumah-rumah warga di Greenland. ANTARA/Anadolu/py/pri.

Matamata.com - Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, memberikan peringatan keras bahwa setiap upaya Amerika Serikat (AS) untuk menguasai Greenland secara paksa akan menjadi "lonceng kematian" bagi aliansi militer NATO.

Dalam wawancara dengan Fox News, Rabu (14/1), Rasmussen menegaskan bahwa tindakan sepihak Washington terhadap wilayah otonom Denmark tersebut bakal merusak fondasi aliansi Atlantik Utara.

"Saya tentu tidak berharap demikian karena saya pikir hal tersebut akan menjadi akhir dari NATO," ujar Rasmussen saat merespons pertanyaan mengenai sikap Kopenhagen jika AS melakukan langkah agresif untuk mencaplok Greenland.

Rasmussen baru saja bertemu dengan Wakil Presiden AS, JD Vance, di Washington untuk membahas keamanan Arktika. Meski Denmark memahami kekhawatiran AS di kawasan tersebut, ia menekankan adanya batasan hukum dan moral yang harus dihormati.

"Pada tahun 2026 ini, Anda bisa berdagang dengan orang-orang, tetapi Anda tidak bisa memperdagangkan manusia," tegasnya, merujuk pada perlindungan hak-hak masyarakat pribumi Greenland.

Bantah Pengaruh China Selain menyinggung kedaulatan, Rasmussen membantah keras narasi AS mengenai keberadaan rival geopolitik, khususnya China, di Greenland. Ia memastikan bahwa pengaruh Beijing di wilayah utara tersebut hampir tidak ada.

"Kami tidak melihat adanya kapal perang China di kawasan ini selama satu dekade terakhir. Sama sekali tidak ada investasi China di Greenland," kata Rasmussen.

Ia mengungkapkan bahwa saat menjabat sebagai Perdana Menteri, dirinya telah melakukan "intervensi pribadi" untuk membatalkan proyek infrastruktur China guna mencegah keterlibatan Beijing di wilayah tersebut.

Faktor Kesejahteraan Sosial Terkait opsi penyerahan wilayah atau kemerdekaan, Rasmussen menilai warga Greenland tidak akan mendukung langkah tersebut. Salah satu alasan utamanya adalah ketergantungan pada sistem jaminan sosial Skandinavia yang didanai Denmark.

"Jujur saja, saya pikir AS tidak akan bersedia membiayai sistem jaminan sosial model Skandinavia di Greenland," tambahnya.

Baca Juga: Kemenhaj: Petugas Haji Wajib Berseragam dan Tidak Pakai Ihram saat Puncak Armuzna

Meski tensi meningkat, Rasmussen menyatakan Denmark dan AS telah sepakat membentuk kelompok kerja tingkat tinggi. Tim ini bertugas menjajaki kerja sama di Arktika yang tetap menghargai keutuhan wilayah Denmark, sekaligus menanggapi ambisi Presiden Donald Trump.

Tahun lalu, Denmark telah mengucurkan investasi hampir 8 miliar dolar AS (sekitar Rp125 triliun) di Arktika untuk menjaga kawasan tersebut tetap stabil dan bebas dari ketegangan militer. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menghubungi para Dubes RI di Timur Tengah untuk memastikan keselamatan warga NTB di teng...

news | 07:15 WIB

Menteri PU Dody Hanggodo meninjau kesiapan jalan nasional di Jawa Timur jelang mudik Lebaran 2026. Sebanyak 13.306 luban...

news | 06:15 WIB

Gubernur Jatim Khofifah dan Gubernur Malut Sherly Tjoanda bahas penguatan SPBE, manajemen ASN, hingga optimalisasi Tol L...

news | 14:15 WIB

BGN meluruskan alokasi dana Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp500 juta per SPPG untuk periode 12 hari. Dana disalurka...

news | 14:11 WIB

Survei terbaru Gallup mengungkap 57% warga AS dukung kemerdekaan Palestina. Simpati terhadap Israel di kalangan Republik...

news | 12:00 WIB

KPK duga korupsi di Ditjen Bea Cukai melibatkan perintah atasan secara berjenjang. Temuan uang Rp5 miliar di safe house ...

news | 09:15 WIB

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkap realisasi kredit UMKM 2025 baru 19,4%, jauh dari target RPJMN. Simak detail ke...

news | 07:15 WIB

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong DPR RI untuk segera memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Unda...

news | 16:03 WIB

Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen penuh menindaklanjuti laporan memilukan mengenai dugaan kekerasan yang dialami...

news | 15:50 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, meluapkan kemarahannya saat meninjau infrastruktur Kampung N...

news | 15:15 WIB