Denmark Peringatkan AS: Upaya Rebut Greenland Bisa Jadi Lonceng Kematian NATO

Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, memberikan peringatan keras bahwa setiap upaya Amerika Serikat (AS) untuk menguasai Greenland secara paksa akan menjadi "lonceng kematian" bagi aliansi militer NATO.

Elara | MataMata.com
Kamis, 15 Januari 2026 | 16:10 WIB
Ilustrasi - Rumah-rumah warga di Greenland. ANTARA/Anadolu/py/pri.

Ilustrasi - Rumah-rumah warga di Greenland. ANTARA/Anadolu/py/pri.

Matamata.com - Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, memberikan peringatan keras bahwa setiap upaya Amerika Serikat (AS) untuk menguasai Greenland secara paksa akan menjadi "lonceng kematian" bagi aliansi militer NATO.

Dalam wawancara dengan Fox News, Rabu (14/1), Rasmussen menegaskan bahwa tindakan sepihak Washington terhadap wilayah otonom Denmark tersebut bakal merusak fondasi aliansi Atlantik Utara.

"Saya tentu tidak berharap demikian karena saya pikir hal tersebut akan menjadi akhir dari NATO," ujar Rasmussen saat merespons pertanyaan mengenai sikap Kopenhagen jika AS melakukan langkah agresif untuk mencaplok Greenland.

Rasmussen baru saja bertemu dengan Wakil Presiden AS, JD Vance, di Washington untuk membahas keamanan Arktika. Meski Denmark memahami kekhawatiran AS di kawasan tersebut, ia menekankan adanya batasan hukum dan moral yang harus dihormati.

"Pada tahun 2026 ini, Anda bisa berdagang dengan orang-orang, tetapi Anda tidak bisa memperdagangkan manusia," tegasnya, merujuk pada perlindungan hak-hak masyarakat pribumi Greenland.

Bantah Pengaruh China Selain menyinggung kedaulatan, Rasmussen membantah keras narasi AS mengenai keberadaan rival geopolitik, khususnya China, di Greenland. Ia memastikan bahwa pengaruh Beijing di wilayah utara tersebut hampir tidak ada.

"Kami tidak melihat adanya kapal perang China di kawasan ini selama satu dekade terakhir. Sama sekali tidak ada investasi China di Greenland," kata Rasmussen.

Ia mengungkapkan bahwa saat menjabat sebagai Perdana Menteri, dirinya telah melakukan "intervensi pribadi" untuk membatalkan proyek infrastruktur China guna mencegah keterlibatan Beijing di wilayah tersebut.

Faktor Kesejahteraan Sosial Terkait opsi penyerahan wilayah atau kemerdekaan, Rasmussen menilai warga Greenland tidak akan mendukung langkah tersebut. Salah satu alasan utamanya adalah ketergantungan pada sistem jaminan sosial Skandinavia yang didanai Denmark.

"Jujur saja, saya pikir AS tidak akan bersedia membiayai sistem jaminan sosial model Skandinavia di Greenland," tambahnya.

Baca Juga: Kemenhaj: Petugas Haji Wajib Berseragam dan Tidak Pakai Ihram saat Puncak Armuzna

Meski tensi meningkat, Rasmussen menyatakan Denmark dan AS telah sepakat membentuk kelompok kerja tingkat tinggi. Tim ini bertugas menjajaki kerja sama di Arktika yang tetap menghargai keutuhan wilayah Denmark, sekaligus menanggapi ambisi Presiden Donald Trump.

Tahun lalu, Denmark telah mengucurkan investasi hampir 8 miliar dolar AS (sekitar Rp125 triliun) di Arktika untuk menjaga kawasan tersebut tetap stabil dan bebas dari ketegangan militer. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menargetkan pembangunan ratusan rumah susun (rusun) sub...

news | 15:00 WIB

Kemenhaj mewajibkan petugas haji 2026 tetap memakai seragam dan tidak menggunakan ihram saat puncak Armuzna demi memudah...

news | 12:15 WIB

Presiden Prabowo mengumpulkan 1.200 rektor di Istana untuk membahas strategi pendidikan nasional, mulai dari solusi kura...

news | 12:00 WIB

Mentan Amran Sulaiman tinjau pemulihan sawah di Aceh Utara. Pemerintah siapkan anggaran triliunan dan gunakan skema pada...

news | 11:00 WIB

Menlu Iran Abbas Araghchi memperingatkan Donald Trump agar tidak menggunakan opsi militer dan menegaskan teknologi nukli...

news | 10:37 WIB

KPK menduga Ketua PBNU Aizzudin Abdurrahman menjadi perantara suap antara biro travel dan Kemenag dalam kasus korupsi ku...

news | 09:15 WIB

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menggandeng perguruan tinggi dan menerjunkan mahasiswa KKN untuk mempercepat pendaftaran 6 ...

news | 08:15 WIB

KPK mendesak Ditjen Pajak Kemenkeu melakukan pembenahan total usai kasus suap di KPP Madya Jakut yang memangkas kewajiba...

news | 07:00 WIB

Menlu RI Sugiono memantau kondisi WNI di Iran menyusul demo besar. Evakuasi belum diputuskan karena lokasi WNI di Qom da...

news | 18:15 WIB

Menko Yusril Ihza Mahendra sebut Pilkada melalui DPRD lebih efektif cegah money politics dan beri peluang pemimpin poten...

news | 18:11 WIB