Anggota DPR Desak Pemerintah Tangani Kasus Stunting di Lokasi Bencana Sumatera

Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, meminta pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengatasi serta mencegah peningkatan kasus stunting di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Hal ini merespons temuan kasus gangguan pertumb

Elara | MataMata.com
Rabu, 24 Desember 2025 | 09:15 WIB
Arsip foto - Anak-anak korban bencana mengikuti program pemulihan trauma di Pidie Jaya, Aceh, Selasa (9/12/2025). ANTARA/HO-Humas BKKBN Aceh

Arsip foto - Anak-anak korban bencana mengikuti program pemulihan trauma di Pidie Jaya, Aceh, Selasa (9/12/2025). ANTARA/HO-Humas BKKBN Aceh

Matamata.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, meminta pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengatasi serta mencegah peningkatan kasus stunting di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Hal ini merespons temuan kasus gangguan pertumbuhan pada anak di pengungsian pascabencana banjir dan tanah longsor.

“Kami sangat prihatin dengan ditemukannya anak-anak terdampak bencana yang mengalami stunting. Ini bisa menjadi fenomena gunung es karena jumlah yang terdata kemungkinan lebih kecil dari kondisi sebenarnya di lapangan. Pemerintah harus segera melakukan penanganan cepat dan menyeluruh,” ujar Neng Eem dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/12).

Neng Eem menegaskan bahwa anak-anak merupakan kelompok paling rentan dalam situasi darurat. Menurutnya, pemenuhan gizi anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, sehingga memerlukan penanganan khusus agar tidak berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Bantuan makanan khusus untuk bayi dan balita di pengungsian harus segera disalurkan. Kebutuhan gizi anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, sehingga perlu perlakuan khusus,” katanya.

Selain penyaluran bantuan pangan bergizi, legislator ini mendorong penguatan layanan kesehatan di lokasi pengungsian. Hal tersebut mencakup pemantauan status gizi secara rutin, pendampingan bagi ibu, serta ketersediaan tenaga medis dan ahli gizi yang memadai.

“Penanganan stunting dalam situasi bencana harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pemenuhan gizi, layanan kesehatan, hingga perlindungan anak. Negara tidak boleh abai terhadap masa depan anak-anak,” tegas Neng Eem.

Berdasarkan laporan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), sedikitnya 13 anak dilaporkan mengalami stunting pascabencana banjir dan longsor di Sumatera. Kondisi ini diperburuk oleh sulitnya akses transportasi menuju wilayah terdampak, yang hingga kini masih menghambat kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan, terutama kebutuhan pangan bagi bayi dan balita. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum yang menjerat tig...

news | 15:15 WIB

Iran meluncurkan serangan rudal dan UAV besar-besaran ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di Bahra...

news | 14:15 WIB

Otorita IKN (OIKN) memprioritaskan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada 2026. Simak target pemindahan 4.000 ...

news | 13:15 WIB

Antisipasi krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, Pemerintah Korea Selatan resmi terapkan sistem ganjil-genap kendar...

news | 12:15 WIB

Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk realisasi anggaran pengawasan program prioritas seperti Makan Bergizi ...

news | 11:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi meresmikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kelurahan Donan, Cilacap. Simak fungsinya untuk pe...

news | 10:23 WIB

Presiden Prabowo Subianto berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar Rp173 triliun dari Korea Selatan, mencakup sek...

news | 09:15 WIB

Menaker Yassierli tegaskan aturan WFH satu hari seminggu bagi karyawan swasta per 1 April 2026 hanya bersifat imbauan. S...

news | 08:15 WIB

Malaysia resmi berlakukan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026 demi hemat BBM. Simak perbandingannya dengan k...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo tiba di Jakarta usai lawatan ke Jepang & Korsel. Membawa komitmen investasi Rp380 triliun dan 10 MoU st...

news | 06:00 WIB