Anggota DPR Desak Pemerintah Tangani Kasus Stunting di Lokasi Bencana Sumatera

Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, meminta pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengatasi serta mencegah peningkatan kasus stunting di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Hal ini merespons temuan kasus gangguan pertumb

Elara | MataMata.com
Rabu, 24 Desember 2025 | 09:15 WIB
Arsip foto - Anak-anak korban bencana mengikuti program pemulihan trauma di Pidie Jaya, Aceh, Selasa (9/12/2025). ANTARA/HO-Humas BKKBN Aceh

Arsip foto - Anak-anak korban bencana mengikuti program pemulihan trauma di Pidie Jaya, Aceh, Selasa (9/12/2025). ANTARA/HO-Humas BKKBN Aceh

Matamata.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, meminta pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengatasi serta mencegah peningkatan kasus stunting di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Hal ini merespons temuan kasus gangguan pertumbuhan pada anak di pengungsian pascabencana banjir dan tanah longsor.

“Kami sangat prihatin dengan ditemukannya anak-anak terdampak bencana yang mengalami stunting. Ini bisa menjadi fenomena gunung es karena jumlah yang terdata kemungkinan lebih kecil dari kondisi sebenarnya di lapangan. Pemerintah harus segera melakukan penanganan cepat dan menyeluruh,” ujar Neng Eem dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/12).

Neng Eem menegaskan bahwa anak-anak merupakan kelompok paling rentan dalam situasi darurat. Menurutnya, pemenuhan gizi anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, sehingga memerlukan penanganan khusus agar tidak berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Bantuan makanan khusus untuk bayi dan balita di pengungsian harus segera disalurkan. Kebutuhan gizi anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, sehingga perlu perlakuan khusus,” katanya.

Selain penyaluran bantuan pangan bergizi, legislator ini mendorong penguatan layanan kesehatan di lokasi pengungsian. Hal tersebut mencakup pemantauan status gizi secara rutin, pendampingan bagi ibu, serta ketersediaan tenaga medis dan ahli gizi yang memadai.

“Penanganan stunting dalam situasi bencana harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pemenuhan gizi, layanan kesehatan, hingga perlindungan anak. Negara tidak boleh abai terhadap masa depan anak-anak,” tegas Neng Eem.

Berdasarkan laporan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), sedikitnya 13 anak dilaporkan mengalami stunting pascabencana banjir dan longsor di Sumatera. Kondisi ini diperburuk oleh sulitnya akses transportasi menuju wilayah terdampak, yang hingga kini masih menghambat kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan, terutama kebutuhan pangan bagi bayi dan balita. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa ekonomi kreatif (ekraf) memi...

news | 16:15 WIB

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya untuk menjaga integ...

news | 15:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pengukuhan dan perkenalan (ta'aruf) pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) pe...

news | 14:15 WIB

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memulai langkah nyata dalam membantu pemulihan pascabencana dengan merevitalisasi 500 ruma...

news | 13:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap motif di balik dugaan suap yang melibatkan anak usaha Kementerian Keuangan...

news | 12:30 WIB

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memberikan penegasan terkait kewajiban pembayaran royalti musik di ranah digi...

news | 11:46 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi temuan KPK soal safe house Bea Cukai. Purbaya mengaku sudah lama tahu adanya ruma...

news | 09:15 WIB

Analis Hendri Satrio menilai Prabowo Subianto masih menjadi figur terkuat untuk Pilpres 2029. Simak analisis strategi pe...

news | 08:15 WIB

Sekjen Gerindra Sugiono merespons dukungan PAN dan PKB agar Presiden Prabowo maju kembali di Pilpres 2029. Gerindra sebu...

news | 07:15 WIB

Ketua Banggar DPR Said Abdullah meminta Presiden Prabowo memimpin langsung reformasi sektor keuangan dan fiskal menyusul...

news | 06:00 WIB