Mensesneg: Presiden Prabowo Pastikan Sistem Pemilu Tetap Utamakan Suara Rakyat

Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan arahan Presiden Prabowo: Sistem pemilu harus demi rakyat. Istana bantah isu Pilpres dipilih MPR. Simak selengkapnya.

Elara | MataMata.com
Senin, 19 Januari 2026 | 16:00 WIB
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (19/1/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (19/1/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Matamata.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar segala wacana perubahan sistem pemilihan umum (Pemilu) harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Prasetyo menyatakan bahwa Pemerintah sangat menghormati keberagaman cara pandang partai politik terkait sistem demokrasi di masa depan. Namun, ia menekankan bahwa setiap keputusan harus memiliki dasar pengabdian yang kuat kepada masyarakat.

"Sesuai petunjuk Bapak Presiden, kami Pemerintah yang pasti adalah bagaimana kita berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Prasetyo dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Terkait isu yang beredar luas di masyarakat mengenai pengembalian sistem Pemilihan Presiden (Pilpres) ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Prasetyo memberikan bantahan tegas. Ia memastikan Pemerintah tidak memiliki rencana untuk menghapus hak pilih langsung rakyat dalam Pilpres.

"Misalnya, dipilih oleh MPR atau tidak dipilih langsung oleh rakyat, itu tidak ada," tegasnya guna mengakhiri spekulasi publik.

Terkait dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Mensesneg mengonfirmasi bahwa wacana pemilihan melalui DPRD belum masuk ke dalam pembahasan formal. Hingga saat ini, hal tersebut belum tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI.

Pemerintah, lanjut Prasetyo, rutin berkoordinasi dengan Komisi II DPR RI untuk memantau aspirasi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPR yang telah menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemilu dan berkomitmen membuka ruang partisipasi publik secara luas.

"Kami berterima kasih kepada pimpinan DPR dan Komisi II yang telah memutuskan untuk rutin membuka partisipasi publik dalam pembahasan wacana-wacana ini," pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kementerian PU tuntaskan pembangunan dua dapur Makan Bergizi Gratis (SPPG) di PLBN Wini dan Motamasin, NTT, guna perkuat...

news | 13:26 WIB

Ketua DPR Puan Maharani meminta masyarakat menjaga etika dan kesantunan dalam mengkritik agar tidak berujung laporan pol...

news | 13:23 WIB

DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK) menjadi UU. Simak 5 poin penting mulai dari Dana Abadi ...

news | 13:00 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka mengkritik minimnya lampu penerangan dan pemeliharaan gedung saat meninjau Sentra Pendidik...

news | 12:07 WIB

China kecam penyitaan kapal kargo Iran oleh AS di Selat Hormuz. Di tengah ancaman bom Donald Trump, stabilitas energi gl...

news | 12:02 WIB

Kemenag menyiapkan 118 hotel di Madinah untuk jamaah haji gelombang pertama. Simak penjelasan mengenai skema penempatan ...

news | 10:15 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya membahas rekrutmen 30.000 manajer Koperasi Desa Merah Putih bersama Menkop Ferry Juliantono. T...

news | 09:30 WIB

Presiden AS Donald Trump ancam ledakkan banyak bom jika gencatan senjata dengan Iran yang berakhir 22 April tidak diperp...

news | 08:00 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa optimistis ekonomi Indonesia tumbuh 5,4-6% pada 2026 melalui strategi hilirisasi, penguatan ...

news | 07:15 WIB

Danantara meninjau proyek PSEL Palembang yang mencapai progres 81,94%. Target operasional Oktober 2026 untuk olah 1.000 ...

news | 06:00 WIB