Mensesneg: Presiden Prabowo Pastikan Sistem Pemilu Tetap Utamakan Suara Rakyat

Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan arahan Presiden Prabowo: Sistem pemilu harus demi rakyat. Istana bantah isu Pilpres dipilih MPR. Simak selengkapnya.

Elara | MataMata.com
Senin, 19 Januari 2026 | 16:00 WIB
Mensesneg: Presiden Prabowo Pastikan Sistem Pemilu Tetap Utamakan Suara Rakyat

Mensesneg: Presiden Prabowo Pastikan Sistem Pemilu Tetap Utamakan Suara Rakyat

matamata.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar segala wacana perubahan sistem pemilihan umum (Pemilu) harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Prasetyo menyatakan bahwa Pemerintah sangat menghormati keberagaman cara pandang partai politik terkait sistem demokrasi di masa depan. Namun, ia menekankan bahwa setiap keputusan harus memiliki dasar pengabdian yang kuat kepada masyarakat.

"Sesuai petunjuk Bapak Presiden, kami Pemerintah yang pasti adalah bagaimana kita berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Prasetyo dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Terkait isu yang beredar luas di masyarakat mengenai pengembalian sistem Pemilihan Presiden (Pilpres) ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Prasetyo memberikan bantahan tegas. Ia memastikan Pemerintah tidak memiliki rencana untuk menghapus hak pilih langsung rakyat dalam Pilpres.

"Misalnya, dipilih oleh MPR atau tidak dipilih langsung oleh rakyat, itu tidak ada," tegasnya guna mengakhiri spekulasi publik.

Terkait dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Mensesneg mengonfirmasi bahwa wacana pemilihan melalui DPRD belum masuk ke dalam pembahasan formal. Hingga saat ini, hal tersebut belum tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI.

Pemerintah, lanjut Prasetyo, rutin berkoordinasi dengan Komisi II DPR RI untuk memantau aspirasi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPR yang telah menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemilu dan berkomitmen membuka ruang partisipasi publik secara luas.

"Kami berterima kasih kepada pimpinan DPR dan Komisi II yang telah memutuskan untuk rutin membuka partisipasi publik dalam pembahasan wacana-wacana ini," pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kantor SAR Natuna mencetak 29 tenaga terlisensi Medical First Responder (MFR) usai jalani pelatihan intensif penanganan ...

news | 18:44 WIB

Menteri ATR Nusron Wahid meminta STPN Sleman menjaga tradisi dialektika berpikir dengan menghadirkan ruang diskusi bersa...

news | 18:41 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah menerapkan satu kendali dalam penanganan karhutla serta mengawal ketat pe...

news | 18:38 WIB

Wapres Gibran Rakabuming meninjau pembangunan Jembatan Garoga di Tapanuli Selatan dan meminta percepatan pemulihan pasca...

news | 18:34 WIB

Peneliti Indikator Politik Indonesia menilai diplomasi Presiden Prabowo Subianto di Eastern Economic Forum (EEF) 2026 di...

news | 09:45 WIB