Ribuan Lubang Tambang Ilegal Rusak Hutan Halimun Salak, Satgas Targetkan Tutup 1.400 Titik

Kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang berada di wilayah Kabupaten Lebak, Bogor, dan Sukabumi mengalami kerusakan sekitar 10 persen dari total luas 105.072 hektare.

Elara | MataMata.com
Kamis, 04 Desember 2025 | 08:30 WIB
Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan penutupan lubang pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Blok Cirotan Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). ANTARA/Mansyur

Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan penutupan lubang pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Blok Cirotan Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). ANTARA/Mansyur

Matamata.com - Kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang berada di wilayah Kabupaten Lebak, Bogor, dan Sukabumi mengalami kerusakan sekitar 10 persen dari total luas 105.072 hektare.

Kepala Balai TNGHS, Budi Chandra, di Lebak, Kamis, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil perhitungan sementara. Kerusakan hutan ini diduga kuat dipicu aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Nilai kerugian negara masih dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Budi menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah penertiban PETI yang kini dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), melibatkan 10 kementerian sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Kita sangat perlu adanya tindakan penertiban kawasan hutan TNGHS agar tidak menimbulkan kerusakan," ujarnya.

Komandan Satgas PKH, Mayjen Dody Trywanto, menyebut kerusakan di TNGHS bahkan diperkirakan mencapai 10–15 persen, dengan kondisi terparah berada di Kabupaten Lebak.

"Aktivitas PETI ini harus dihentikan karena bisa merusak ekologis lingkungan hutan, juga bisa menimbulkan bencana alam," katanya.

Ia menambahkan, aktivitas tambang ilegal tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1990, setelah PT Antam Cikotok menghentikan operasinya.

"Kita harus bertindak tegas untuk menertibkan PETI agar kembali dipulihkan lingkungan ekologis hutan konservasi TNGHS jangan sampai rusak," lanjutnya.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, mengungkapkan terdapat sekitar 1.400 lubang tambang ilegal tersebar di tiga wilayah tersebut, dengan kedalaman 20–50 meter dan saling terhubung membentuk jalur seperti labirin sepanjang ribuan kilometer.

"Saya kira lubang itu bisa menjadi bom waktu potensi bencana alam di sekitar kawasan TNGHS dan dampaknya merugikan masyarakat juga ekosistem lainnya," ujarnya.

Baca Juga: Komdigi Percepat Pemulihan Jaringan: 145 BTS Diperbaiki dan Internet Satelit Disalurkan di Sumbar

Sejak akhir Oktober 2025, Satgas PKH telah menggelar tiga kali operasi penertiban dan menutup hampir 400 lubang tambang ilegal.

"Kami targetkan menutup 1.400 lubang penambang ilegal dan dilakukan secara bertahap melalui operasi penertiban itu," katanya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Mendikdasmen Abdul Mu'ti tegaskan sanksi bagi pengawas TKA yang melanggar aturan, termasuk oknum yang Live TikTok dan me...

news | 12:00 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka mengawali kunker di Papua Tengah dengan atribut adat. Agenda utama meliputi peninjauan Ban...

news | 11:43 WIB

Anggota Komisi I DPR Yudha Novanza Utama meminta pemerintah segera siapkan rencana darurat untuk lindungi 934 WNI di Leb...

news | 10:30 WIB

Pakar ekonomi UGM dan Unima menilai kenaikan harga BBM non-subsidi per 18 April 2026 sebagai langkah koreksi wajar di te...

news | 09:15 WIB

Kementerian Kebudayaan peringati 71 tahun KAA. Menbud Fadli Zon tekankan pentingnya budaya untuk perdamaian dunia dan us...

news | 08:15 WIB

Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie menekankan pentingnya harmoni nasional dan daerah usai mengikuti retret Lemhannas 2026...

news | 07:15 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani persilakan warga cek stok beras di gudang. Per April 2026, cadangan beras nasional menc...

news | 06:00 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman sebut ekspor CPO RI melonjak 26,40% di awal 2026. Indonesia kini kuasai 60% pasar sawit dunia...

news | 12:35 WIB

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 503 Ketua DPRD se-Indonesia di Magelang. Dalam arahannya, Prabowo menekankan pent...

news | 12:31 WIB

Menhaj Mochamad Irfan Yusuf melantik PPIH Embarkasi 2026. Ia menekankan perlindungan bagi jamaah lansia, integritas petu...

news | 12:28 WIB