Merger BUMN Karya Resmi Mundur ke 2026: Danantara Fokus Bereskan Utang dan Kondisi Keuangan

Rencana penggabungan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya dipastikan tidak akan terealisasi tahun ini. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyatakan proses tersebut dijadwalkan ulang ke kuartal I tahun 2026.

Elara | MataMata.com
Kamis, 27 November 2025 | 10:00 WIB
Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (26/11/2025) (ANTARA/Bayu Saputra)

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (26/11/2025) (ANTARA/Bayu Saputra)

Matamata.com - Rencana penggabungan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya dipastikan tidak akan terealisasi tahun ini. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyatakan proses tersebut dijadwalkan ulang ke kuartal I tahun 2026.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa penundaan tersebut disebabkan kondisi keuangan BUMN Karya yang masih perlu penataan mendalam sebelum proses merger dilakukan.

"Kita carry forward ke tahun depan, (merger) tidak selesai di tahun ini," ujar Dony saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu.

Menurut Dony, faktor utama yang menghambat proses merger adalah struktur keuangan perusahaan karya yang dinilai belum sehat. Ia menegaskan bahwa penyelesaian restrukturisasi utang menjadi prioritas sebelum melangkah ke tahap konsolidasi.

"Teman-teman tentu tahu problematika di Karya banyak sekali, termasuk tadi restrukturisasi daripada utang-utangnya dulu. Jadi kan problem keuangan mereka cukup dalam di Karya-Karya ini," katanya.

Saat ini Danantara masih melakukan kajian menyeluruh terkait rencana penggabungan tujuh entitas yaitu: Hutama Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Adhi Karya, PTPP, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya. Tahap ini dinilai penting untuk memastikan kesiapan setiap perusahaan sebelum masuk ke struktur superholding.

Dony yang juga menjabat Kepala BP BUMN menyampaikan bahwa langkah awal yang tengah dilakukan meliputi impairment, revaluasi aset, serta penataan ulang struktur keuangan. Tujuannya agar perusahaan dengan kondisi finansial paling berat dapat distabilkan terlebih dahulu.

Meski harus mundur dari timeline semula, Dony memastikan merger tetap akan direalisasikan. Ia menyebut berbagai opsi penggabungan masih dikaji untuk menentukan format paling ideal dalam memperkuat sektor konstruksi milik negara.

"Khusus untuk karya, kita masih melakukan proses pengkajian bentuk terbaik daripada merger. Mergernya kan sudah pasti karena kita akan melakukan supaya perusahaan-perusahaan karya kita menjadi lebih kuat ke depannya. Nah, ini akan kita lakukan kajian-kajiannya," jelasnya.

Lebih lanjut, Dony juga menanggapi kabar terkait rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) di beberapa BUMN Karya akhir tahun ini. Ia menegaskan bahwa agenda tersebut tidak langsung berkaitan dengan merger, melainkan penyesuaian anggaran dasar mengikuti regulasi baru.

Baca Juga: Pemerintah Buka Opsi Kenakan Bea Keluar Batu Bara untuk Tambah Pemasukan Negara

"Hampir semua BUMN akan melakukan RUPS untuk perubahan anggaran dasar karena kan memang dengan adanya jadwal rapat, seluruh anggaran dasar itu akan dikoreksi, akan diubah, akan disesuaikan dengan undang-undang yang baru. Jadi makanya banyak RUPS kan. Nah khusus untuk Karya, kita masih melakukan proses pengkajian," kata Dony.  (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan percepatan energi baru terbarukan...

news | 11:00 WIB

Pemerintah membuka peluang penerapan bea keluar untuk ekspor batu bara mulai 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa...

news | 09:07 WIB

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 akan sangat dipengaruhi oleh capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada...

news | 08:15 WIB

Pemerintah Indonesia tengah memfinalisasi daftar isu prioritas yang akan menjadi landasan pencalonan RI sebagai Presiden...

news | 07:00 WIB

Pemerintah kembali memastikan penyelenggaraan program mudik gratis pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Natar...

news | 06:00 WIB

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya menyelesaikan target 100.000 peserta Program Pemagangan Na...

news | 15:15 WIB

Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni, menegaskan bahwa prioritas organisasi saat ini adalah menyelesaikan program kerj...

news | 14:15 WIB

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kembali menegaskan pentingnya komitmen moral dalam proses transformasi instit...

news | 13:15 WIB

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan siap melakukan tabayyun atau klarifikasi dengan Majelis ...

news | 13:08 WIB

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengangkat isu perlindungan pekerja Indonesia di Kamboja serta peluang...

news | 13:00 WIB