Batch 3 Magang Nasional Segera Dibuka, Kemnaker Kejar Target 100 Ribu Peserta

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya menyelesaikan target 100.000 peserta Program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan Tinggi melalui pelaksanaan Batch 3 yang akan dibuka dalam waktu dekat. Target tersebut dikejar setelah se

Elara | MataMata.com
Rabu, 26 November 2025 | 15:15 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam acara

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam acara "Pembukaan Program Pemagangan Nasional Batch 2", di Jakarta, Rabu (26/11/2025). ANTARA/Aria Ananda

Matamata.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya menyelesaikan target 100.000 peserta Program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan Tinggi melalui pelaksanaan Batch 3 yang akan dibuka dalam waktu dekat. Target tersebut dikejar setelah seleksi Batch 2 rampung.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk program magang tahun 2025 telah dialokasikan sepenuhnya bagi 100 ribu peserta, mencakup Batch 1 hingga Batch 3.

“Anggarannya sudah disiapkan untuk 100 ribu peserta. Hasil Batch 2 ini baru sekitar 62 ribu, sehingga masih ada kuota yang kosong dan kita lanjutkan ke Batch ke-3,” kata Yassierli di Jakarta, Rabu.

Ia mengungkapkan bahwa pendaftaran Batch 3 akan dibuka melalui platform MagangHub pada 15 Desember 2025. Saat ini, perusahaan dan instansi pemerintah sudah dapat mulai mengajukan lowongan yang tersedia.

“Batch ke-3 kita harapkan bisa mulai (dibuka) tanggal 15 Desember 2025. Kita sudah mulai tahapan perusahaan untuk mengusulkan lowongan di tempat institusinya masing-masing,” ujarnya.

Sejak peluncurannya, program ini telah melibatkan hampir 80 ribu lulusan, dengan rincian sekitar 15 ribu peserta di Batch 1 dan 62 ribu pada Batch 2. Pemerintah juga memastikan dukungan berupa uang saku setara upah minimum selama enam bulan masa pemagangan.

Minat dari sektor industri maupun lembaga pemerintah terhadap program ini terbilang tinggi. Tercatat 4.669 perusahaan dan 47 kementerian/lembaga telah bergabung sebagai mitra penyelenggara, dengan lebih dari 2.500 unit kerja menjadi lokasi pemagangan.

“Kami mengajak perusahaan yang belum ikut, termasuk yang lowongannya belum terpenuhi pada Batch 2, untuk kembali membuka kesempatan pada Batch 3,” kata Yassierli.

Program Magang Nasional menjadi salah satu program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya, menjembatani lulusan baru dengan kebutuhan kompetensi di dunia industri, sekaligus meningkatkan kesiapan angkatan kerja muda memasuki pasar kerja.

Yassierli juga menekankan pentingnya pemerataan lokasi peserta magang agar tidak terpusat di kota besar.

Baca Juga: Kemenkeu Siapkan Tabayyun dengan MUI soal Pajak: Samakan Persepsi, Redam Polemik

Ia mengimbau peserta untuk tidak hanya fokus pada peluang di Jakarta dan kota metropolitan lainnya. Menurutnya, banyak daerah masih membutuhkan tenaga magang namun belum banyak peminat. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea d...

news | 15:15 WIB

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan stok BBM nasional aman dan harga BBM subs...

news | 14:15 WIB

Mendagri Tito Karnavian terbitkan SE terbaru soal aturan WFH ASN Pemda setiap hari Jumat. Simak daftar layanan yang teta...

news | 13:15 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman pastikan stok telur ayam ras surplus dan harga stabil. Presiden Prabowo akui pantau harga tel...

news | 12:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto disambut pelukan hangat oleh Presiden Korsel Lee Jae-myung di Blue House. Simak agenda kunjung...

news | 11:27 WIB

Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi BBM nasional berjalan lancar dan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi tidak m...

news | 10:15 WIB

KPK fokus panggil biro haji (PIHK) untuk mengejar pemulihan kerugian negara sebesar Rp622 miliar dalam kasus korupsi kuo...

news | 09:30 WIB

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengecam keras pengeroyokan warga Aceh di Polda Metro Jaya. Ia meminta Kapolri usut...

news | 08:15 WIB

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin minta kebijakan WFH ASN setiap Jumat dievaluasi berkala agar tidak jadi ajang long...

news | 07:45 WIB

Indonesia menuntut PBB melakukan investigasi transparan atas serangan Israel di Lebanon yang menewaskan 3 prajurit TNI a...

news | 06:15 WIB