Mendagri Sebut Program 3 Juta Rumah Jadi Tolok Ukur Keberhasilan Kepala Daerah

Mendagri Tito Karnavian tegaskan dukungan penuh pada program BSPS dan 3 juta rumah. Ia menyebut suksesnya program hunian jadi indikator keberhasilan kepala daerah.

Elara | MataMata.com
Selasa, 31 Maret 2026 | 12:00 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). ANTARA/Fath Putra Mulya/aa

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). ANTARA/Fath Putra Mulya/aa

Matamata.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ia menilai program tersebut sangat mulia karena menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat kurang mampu sekaligus menjadi penggerak ekonomi di daerah.

Dukungan tersebut ditegaskan Mendagri usai menghadiri Peluncuran Program BSPS Nasional Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (31/3/2026). Acara ini merupakan kolaborasi lintas sektor antara Kementerian PKP, BP Tapera, Pemkab Tangerang, serta lembaga keuangan seperti BRI, PNM, dan SMF.

"Saya all out mendukung Menteri PKP. Sebagai Mendagri, tugas saya adalah membina pemerintah daerah untuk menyukseskan program tiga juta rumah inisiasi Presiden Prabowo Subianto," ujar Tito dalam keterangan resminya.

Tito menekankan bahwa salah satu indikator utama keberhasilan seorang kepala daerah adalah kemampuannya menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya, sektor perumahan adalah kunci karena merupakan kebutuhan primer rakyat.

"Program perumahan ini harus ditangkap oleh kepala daerah agar mereka juga berhasil. Kolaborasi ini bukan hanya menyelesaikan masalah hunian, tapi juga kontribusi nyata bagi Indonesia," lanjutnya.

Lebih lanjut, mantan Kapolri ini menjelaskan bahwa proyek perumahan rakyat menciptakan dampak ekonomi berganda (multiplier effect). Sektor UMKM, toko material bangunan, hingga perbankan akan ikut bergerak karena adanya perputaran uang di ekosistem perumahan.

"Usaha material akan hidup, perbankan dapat nasabah baru, dan UMKM bergerak semua karena kegiatan perumahan ini," jelas Tito.

Dalam agenda tersebut, hadir pula Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Banten Andra Soni, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Tangerang.

Mendagri memastikan pihaknya akan terus mengawal realisasi program ini di seluruh pelosok tanah air agar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. (Antara)

Baca Juga: Arya Saloka Bintangi Sinetron 'Terikat Janji', Aparatur Negara Nyamar jadi Tukang Ketoprak Misterius

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menko Infrastruktur AHY menegaskan adopsi kendaraan listrik (EV) krusial untuk pembangunan berkelanjutan dan target Net ...

news | 11:10 WIB

Eks Menpora Dito Ariotedjo penuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang merugikan n...

news | 11:05 WIB

Wapres Gibran Rakabuming mengajak pemuda GPdI memperkuat persatuan dan toleransi, serta mengapresiasi materi mental heal...

news | 09:12 WIB

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan Inpres Irigasi sukses jamin pemerataan air pertanian. Di Bogor, rehabilitasi irigasi...

news | 09:09 WIB

DPP Partai Golkar mengapresiasi langkah Presiden Prabowo menurunkan harga gas LNG industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU...

news | 08:59 WIB

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani sidang vonis kasus dugaan korupsi Chromebook hari ini. Sebelumnya, ia di...

news | 07:56 WIB

MK menolak gugatan uji materi UU Desa yang diajukan mahasiswa. Syarat minimal usia calon kepala desa (kades) ditegaskan ...

news | 07:47 WIB

Donald Trump mengklaim Iran meminta pertemuan darurat di Doha pekan ini untuk bahas Selat Hormuz. Namun, Wakil Menlu Ira...

news | 07:42 WIB

Bawaslu RI sebut kecerdasan buatan (AI) dan politik uang digital mengubah pola pelanggaran pemilu. Hukum acara pidana pe...

news | 06:00 WIB

BPI Danantara berkolaborasi dengan KPK untuk mengintegrasikan sistem pelaporan pelanggaran (WBS) di seluruh BUMN demi me...

news | 19:05 WIB