Kementerian PKP Manfaatkan Lahan ATR/BPN untuk Rusun dan Kota Satelit

Kementerian PKP dan ATR/BPN berkolaborasi siapkan 37.709 hektare lahan potensial untuk bangun rumah susun (rusun) dan kota satelit dalam Program 3 Juta Rumah.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 29 Mei 2026 | 07:00 WIB
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau disapa Ara menjawab pertanyaan dari awak media di Jakarta, Kamis (28/5/2026). Ara mengatakan tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun dan kota satelit bagi masyarakat. ANTARA/Aji Cakti

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau disapa Ara menjawab pertanyaan dari awak media di Jakarta, Kamis (28/5/2026). Ara mengatakan tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun dan kota satelit bagi masyarakat. ANTARA/Aji Cakti

Matamata.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa lahan yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan dioptimalkan untuk pembangunan rumah susun (rusun) dan kota satelit. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah.

"Nanti kita utamakan untuk rumah susun dan juga kota satelit. Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah, kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia," ujar pria yang akrab disapa Ara tersebut di Jakarta, Kamis (28/5).

Saat ini, Kementerian PKP tengah bergerak cepat melakukan verifikasi lapangan terhadap lahan-lahan yang telah diserahkan. "Kita sekarang sedang mengecek tanah-tanah yang diberikan Pak Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di 188 lokasi," tambah Ara.

Menurutnya, pembangunan rusun ini merupakan atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk memperkuat dukungan terhadap PSN melalui penyediaan lahan skala besar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, memaparkan bahwa total indikasi lahan yang terdata di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 129.000 hektare. Namun, pihak kementerian telah menyaring lahan yang paling siap untuk dieksekusi dalam waktu dekat.

"Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare," terang Nusron.

Nusron menambahkan, untuk kawasan perkotaan, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan hunian vertikal atau rusun, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sementara itu, lahan dengan skala yang lebih luas akan dialokasikan untuk pengembangan kota satelit baru guna memecah kepadatan penduduk di pusat kota. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri jamuan santap malam kenegaraan bersama Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee...

news | 11:27 WIB

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut hangat Presiden Prabowo di Istana lyse. Bahas kedatangan jet Rafale, investas...

news | 08:15 WIB

MUI menegaskan pengadaan sapi kurban Bantuan Presiden (Banpres) dari dana APBN sah secara syariat Islam dan legal secara...

news | 06:00 WIB

Apkasindo mendukung kebijakan ekspor satu pintu PT DSI, namun mendesak pemerintah segera memulihkan harga TBS sawit peta...

news | 17:50 WIB

Pemkab Bogor menyembelih sapi kurban seberat 1,2 ton bantuan dari Presiden Prabowo Subianto di Masjid Raya Nurul Wathon ...

news | 17:46 WIB

Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta jajaran penyidik hingga penuntut berhati-hati menerapkan KUHP dan KUHAP baru yang berl...

news | 17:43 WIB

Film 'Semua Akan Baik-Baik Saja' garapan sutradara Baim Wong sukses menembus 1 juta penonton dalam 14 hari. Simak sinops...

news | 14:33 WIB

Wamenlu RI Arrmanatha Nasir memperingatkan ancaman baru krisis air global akibat konsumsi miliaran liter air oleh infras...

news | 14:31 WIB

Petani tembakau (APTI) dan cengkeh (APCI) mendesak Kemenkes mengkaji ulang aturan penyeragaman kemasan rokok dalam RPMK ...

news | 10:30 WIB

Presiden AS Donald Trump tegas menolak Rusia atau China menyimpan pasokan uranium Iran. Ketegangan nuklir memanas pasca-...

news | 09:15 WIB