Kementerian PKP Manfaatkan Lahan ATR/BPN untuk Rusun dan Kota Satelit

Kementerian PKP dan ATR/BPN berkolaborasi siapkan 37.709 hektare lahan potensial untuk bangun rumah susun (rusun) dan kota satelit dalam Program 3 Juta Rumah.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 29 Mei 2026 | 07:00 WIB
Kementerian PKP Manfaatkan Lahan ATR/BPN untuk Rusun dan Kota Satelit

Kementerian PKP Manfaatkan Lahan ATR/BPN untuk Rusun dan Kota Satelit

matamata.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa lahan yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan dioptimalkan untuk pembangunan rumah susun (rusun) dan kota satelit. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah.

"Nanti kita utamakan untuk rumah susun dan juga kota satelit. Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah, kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia," ujar pria yang akrab disapa Ara tersebut di Jakarta, Kamis (28/5).

Saat ini, Kementerian PKP tengah bergerak cepat melakukan verifikasi lapangan terhadap lahan-lahan yang telah diserahkan. "Kita sekarang sedang mengecek tanah-tanah yang diberikan Pak Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di 188 lokasi," tambah Ara.

Menurutnya, pembangunan rusun ini merupakan atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk memperkuat dukungan terhadap PSN melalui penyediaan lahan skala besar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, memaparkan bahwa total indikasi lahan yang terdata di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 129.000 hektare. Namun, pihak kementerian telah menyaring lahan yang paling siap untuk dieksekusi dalam waktu dekat.

"Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare," terang Nusron.

Nusron menambahkan, untuk kawasan perkotaan, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan hunian vertikal atau rusun, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sementara itu, lahan dengan skala yang lebih luas akan dialokasikan untuk pengembangan kota satelit baru guna memecah kepadatan penduduk di pusat kota. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

UU Satu Data Indonesia resmi disahkan. DPR sebut aturan ini mempermudah integrasi data bansos dan pendidikan untuk kebij...

news | 13:15 WIB

Menko Yusril Ihza Mahendra mendorong penguatan regulasi UU Pengelolaan Zakat untuk perkuat Baznas. Sementara itu, Baznas...

news | 12:58 WIB

Pemerintah imbau petani segera perbarui data e-RDKK pupuk subsidi MT Okmar sebelum 25 Oktober 2026. Cek HET terbaru dan ...

news | 12:30 WIB

Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 74/2026 yang mengatur subsidi bunga kredit 10 persen per tahun untuk Kredit Perempu...

news | 12:15 WIB

Kemenekraf siap mendampingi pelaku ekonomi kreatif Indonesia menembus pasar Jepang melalui kurasi dan promosi di ajang I...

news | 11:57 WIB