Trump Klaim Iran Minta Pertemuan di Doha, Teheran Beri Bantahan

matamata.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim bahwa Iran telah meminta pertemuan bilateral dengan AS yang dijadwalkan berlangsung di Doha, Qatar, pada Selasa (30/6/2026).

“Iran telah meminta pertemuan. Pertemuan itu akan berlangsung besok di Doha,” kata Trump melalui platform media sosial miliknya, Truth Social, pada Senin (29/6/2026).

Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya melaporkan bahwa kedua negara sedianya akan membahas masalah jalur pelayaran di Selat Hormuz dalam pertemuan tersebut.

Namun, klaim tersebut langsung dibantah oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi. Ia menegaskan tidak ada jadwal pertemuan kelompok kerja teknis antara Teheran dan Washington pada pekan ini.

"Tidak ada pertemuan teknis kelompok kerja yang dijadwalkan untuk minggu ini. Laporan media tentang pembicaraan teknis di Doha tetap belum terkonfirmasi," ujar Gharibabadi seperti dikutip dari kantor berita Tasnim, Selasa (30/6/2026).

Meski membantah adanya pertemuan pekan ini, Gharibabadi tidak menampik bahwa konsultasi dengan Qatar sebagai mediator terus berjalan, termasuk membahas pemenuhan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan memorandum bersama. Menurutnya, Iran dan AS baru akan menggelar pertemuan teknis setelah kedua belah pihak menyepakati waktu dan tempat.

Hubungan kedua negara sempat memanas sebelum akhirnya Iran dan AS menandatangani memorandum secara daring pada 18 Juni lalu. MoU tersebut mengatur pengakhiran konflik militer yang sempat pecah pada 28 Februari.

Dalam poin-poin MoU tersebut, AS diberi tenggat waktu untuk mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebaliknya, Teheran berkomitmen memulihkan pelayaran di Selat Hormuz serta berjanji tidak mengembangkan senjata nuklir.

Isu program nuklir Iran nantinya akan diselesaikan melalui perjanjian terpisah dengan target hasil akhir pencabutan sanksi anti-Iran. (Antara)

Baca Juga: Bawaslu: AI dan Transaksi Digital Mengubah Pola Pelanggaran Pemilu