Golkar Sebut Penurunan Harga Gas LNG Perkuat Daya Saing Industri Nasional

matamata.com - DPP Partai Golkar menilai kebijakan pemerintah menurunkan harga gas Liquefied Natural Gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU akan memperkuat daya saing industri nasional. Sebelumnya, harga LNG industri berada di kisaran 20 hingga 23 dolar AS per MMBTU.

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menyatakan bahwa langkah yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ini sangat strategis. Selain menjaga daya saing, kebijakan ini dinilai efektif untuk melindungi lapangan kerja.

Menurut Abdul Rahman, keputusan tersebut menunjukkan kecepatan pemerintah dalam merespons aspirasi dunia usaha. Terlebih, belakangan ini pelaku industri menghadapi lonjakan biaya energi akibat menyusutnya pasokan gas pipa di sejumlah wilayah.

"Kebijakan ini merupakan bagian dari cara pemerintah menata sinkronisasi bauran kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatur dampaknya, memberi insentif, sekaligus melakukan mitigasi risiko terhadap seluruh kegiatan ekonomi masyarakat," ujar Abdul Rahman di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, biaya energi adalah komponen utama dalam struktur produksi. Penurunan harga LNG ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi, menjaga keberlangsungan produksi, serta memperkuat posisi produk Indonesia di pasar global.

Pemerintah sendiri menetapkan harga LNG sebesar 13 dolar AS per MMBTU, lebih rendah dari usulan awal pelaku usaha yang berada di angka 15–16 dolar AS per MMBTU. Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di kisaran 6,5–7 dolar AS per MMBTU untuk sektor industri yang memenuhi kriteria.

Abdul Rahman yang juga mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini menambahkan, dengan biaya energi yang lebih kompetitif, industri dapat mempertahankan kapasitas produksi dan tenaga kerja, serta menekan biaya operasional.

“Ketika biaya produksi dapat ditekan, dunia usaha memiliki ruang untuk terus berekspansi, mempertahankan tenaga kerja, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," tuturnya.

Golkar berharap kebijakan ini menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia, sekaligus memacu pertumbuhan sektor manufaktur sebagai motor penggerak ekonomi.

"Kebijakan seperti ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menjaga lapangan kerja, dan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat," pungkasnya. (Antara)

Baca Juga: Dituntut 18 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Hadapi Sidang Putusan Kasus Chromebook