Dua Akademisi Nilai Soeharto Layak Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Dua akademisi menilai mantan Presiden Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional karena dinilai berjasa besar bagi pembangunan Indonesia.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 07 November 2025 | 09:15 WIB
Arsip foto- Mantan Presiden Soeharto. (Foto ANTARA/Ali Anwar)

Arsip foto- Mantan Presiden Soeharto. (Foto ANTARA/Ali Anwar)

Matamata.com - Dua akademisi menilai mantan Presiden Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional karena dinilai berjasa besar bagi pembangunan Indonesia.

“Kalau kami melihat dari sisi objektif, Bapak Soeharto memimpin selama puluhan tahun. Kita juga harus melihat apa yang sudah dibangun oleh beliau. Jadi, berhak juga beliau diberikan gelar tersebut,” kata dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra (Undwi) Bali, Ni Made Adi Novayanti, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (6/11).

Novayanti menambahkan, meski terdapat pro dan kontra terhadap usulan pemberian gelar tersebut, masyarakat diharapkan tidak melupakan jasa Soeharto bagi bangsa. Ia juga mengingatkan media agar berhati-hati dalam memberitakan isu itu agar tidak memunculkan potensi konflik.

Senada, dosen Manajemen Universitas Udayana Bali I Gede Nandya Oktora menilai bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pemimpinnya, termasuk Soeharto yang dikenal sebagai bapak pembangunan nasional.

“Yang jelas, kita tidak boleh melupakan sejarah dan jasa beliau,” ujar Nandya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menemui Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan agar Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional.

“Dengan penuh harapan, melalui mekanisme rapat DPP Partai Golkar, kami telah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11).

Pada 5 November 2025, Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) yang juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa sebanyak 49 nama calon pahlawan nasional, termasuk Soeharto, telah diajukan kepada Presiden Prabowo. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya memperkua...

news | 11:47 WIB

PT Pupuk Indonesia (Persero) merevitalisasi sejumlah pabrik pupuk berusia tua guna meningkatkan efisiensi produksi dan m...

news | 10:15 WIB

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia be...

news | 08:15 WIB

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau manajemen PT Multistrada Arah Sarana (MAS), produsen ban Michelin, dan ...

news | 07:15 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut kebijakan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi...

news | 16:08 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil putri mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Indira Chunda Thi...

news | 16:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) terhadap sej...

news | 14:15 WIB

Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tengah dibangun di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, ...

news | 14:15 WIB

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada toleransi bagi kios atau distributor pupuk yang menjual di at...

news | 12:30 WIB

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mener...

news | 11:30 WIB