Bahlil Turunkan Tim Lemigas Verifikasi Laporan Pertalite Penyebab Motor Brebet di Jatim

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan telah menurunkan tim untuk memverifikasi fakta terkait keluhan masyarakat di Jawa Timur mengenai sepeda motor yang mengalami brebet setelah mengisi bahan bakar minyak (BBM) j

Elara | MataMata.com
Rabu, 29 Oktober 2025 | 14:15 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ditemui di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10/2025). (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ditemui di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10/2025). (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)

Matamata.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan telah menurunkan tim untuk memverifikasi fakta terkait keluhan masyarakat di Jawa Timur mengenai sepeda motor yang mengalami “brebet” setelah mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.

“Saya sudah turunkan timnya. Mungkin sore nanti saya balik sudah bisa dapat laporannya,” kata Bahlil saat ditemui di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10).

Bahlil menjelaskan, tim yang diterjunkan berasal dari Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dan saat ini tengah melakukan pemeriksaan di lapangan.

“Lagi dicek di Lemigas kebenarannya, dan saya minta segera laporannya,” ujarnya.

Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, hingga Lamongan ramai melaporkan sepeda motor mereka mendadak tersendat atau mogok setelah mengisi Pertalite di sejumlah SPBU.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap kualitas Pertalite serta efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.

Pertamina telah menurunkan tim investigasi, membuka posko pengaduan masyarakat, dan mengambil sampel BBM di sejumlah titik.

Sejumlah pengamat otomotif menduga gejala tersebut berkaitan dengan kadar oktan yang tidak sesuai atau adanya potensi kontaminasi air dalam bahan bakar.

Namun hingga kini, belum ada hasil laboratorium resmi yang menyimpulkan adanya kelainan pada Pertalite.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta Pertamina memperkuat sistem pengendalian mutu serta transparansi informasi kepada masyarakat guna menjaga kepercayaan publik.

Baca Juga: Hari Ekonomi Kreatif Nasional, Kementrian Ekonomi Kreatif dan PFN Gelar Nobar 'Menuju Pelaminan' di Lippo Mall Nusantara

“Fenomena motor brebet ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi persoalan kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional. Pertamina harus menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium secara terbuka dan memastikan tindak lanjut cepat di lapangan,” kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/10). (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan koperasi dan UMKM sebagai pilar Ekonomi Pancasila saat upacara...

news | 16:49 WIB

KPK menargetkan pelimpahan kasus korupsi kuota haji dengan tersangka eks Menag Yaqut Cholil Qoumas dilakukan setelah mus...

news | 16:46 WIB

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mengajak Gen Z menjadikan Pancasila sebagai pedoman di era digital untuk menan...

news | 16:42 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan menyejukkan pada puncak perayaan Tri Suci W...

news | 16:38 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melayat mantan Menhan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu di Kemhan sebelum dimakamkan secar...

news | 12:13 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya Pancasila sebagai cetak biru ekonomi nasional saat upacara Hari Lahir Pa...

news | 12:08 WIB

Presiden Prabowo Subianto melayat mendiang Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu di Kemhan sebelum menghadiri Upacara Hari L...

news | 10:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto melayat ke kantor Kemhan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Jenderal TNI (Purn) Rya...

news | 09:15 WIB

Wamenag Romo Muhammad Syafii optimistis tata kelola haji Indonesia semakin membaik berkat pembentukan Kementerian Haji d...

news | 07:15 WIB

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menegaskan revisi UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 fokus pada perlindungan warga negara, bu...

news | 06:00 WIB